Para Istri Tentara Cegah Suami Serbu Boko Haram  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung timnas Nigeria membentangkan spanduk bertuliskan

    Pendukung timnas Nigeria membentangkan spanduk bertuliskan "World Unites Against Boko Haram" sebelum laga Nigeria kontra Bosnia, di Brazil, 22 Juni 2014. JUAN BARRETO/AFP/Getty Images

    TEMPO.CO, Maiduguri – Para istri dari pasukan militer Nigeria turun ke jalan di Kota Maiduguri sebagai protes untuk mencegah suami mereka melawan kelompok militan Boko Haram, yang menjadi perhatian dunia setelah menculik ratusan siswi sekolah asrama di Chibok sejak April lalu. (Baca: Malala Desak Boko Haram Bebaskan Ratusan Siswa)

    Menurut laporan AFP yang kemudian dikutip New Straits Times, Selasa, 12 Agustus 2014, sekitar 300 perempuan dan 500 anak-anak telah dua hari berkumpul di gerbang pangkalan militer di ibu kota negara bagian Borno. Mereka mengklaim bahwa pasangan mereka tidak siap berhadapan dengan Boko Haram.

    “Tidak ada senjata untuk suami kami, tidak ada perjalanan ke Gwoza (untuk menaklukkan Boko Haram). Kami lelah mengubur orang yang kami cintai,” kata Thabita John, istri salah satu militer Nigeria. Menurut dia, tentara yang sakit juga diterjunkan ke pertempuran. (Baca: Boko Haram Serang Pangkalan Militer Nigeria)

    Memang, seorang tentara yang berbicara dengan syarat anonim menuturkan pasukan militer di barak Maiduguri hanya mengandalkan peralatan rusak, sementara Boko Haram menggunakan senjata semiotomatis, granat berpeluncur roket, dan pengangkut personel lapis baja.

    Sementara itu, juru bicara militer di Maiduguri menolak untuk memberikan komentar mengenai hal tersebut.

    ANINGTIAS JATMIKA | NEW STRAITS TIMES

    Berita Lainnya

    PBB Akan Selidiki Kejahatan Perang Israel di Gaza
    Pastor Asal Spanyol Meninggal karena Ebola 
    Barat Kecam Konvoi Bantuan Kemanusiaan Rusia

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.