Ganti Popok di Meja, Restoran Usir Pelanggannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO.CO, Houston - Seorang ibu dengan tiga anaknya diusir dari restoran Brother Pizza Express di Texas, Amerika Serikat, setelah kedapatan mengganti popok anak terkecilnya di mejanya. Pihak restoran tak mau mendengar alasan pelanggan dan tetap memaksa mereka segera meninggalkan tempatnya.

    Sang pelanggan, Miranda Sowers, mengatakan penggantian popok di atas meja itu dilakukan karena putus asa. Menurut dia, ia menuju ke toilet restoran tapi tak menemukan meja ganti di sana. Di sisi lain, dia tak ingin kembali ke mobil hanya untuk mengganti popok, karena tak mungkin meninggalkan dua anak--salah satunya masih balita--sendirian di dalam restoran.

    Sowers menyatakan tidak ada yang melihatnya mengganti popok dan tak ada keluhan dari pelanggan lain. Ia juga melakukannya dengan cepat.

    Namun salah seorang pekerja restoran membantahnya. "Segera setelah Anda mulai membuka popok, orang mulai mengeluh tentang bau popok," kata manajer restoran. "Hal terakhir yang tak saya inginkan adalah pelanggan muntah."

    Brother Pizza Express telah mendapatkan tanggapan beragam di halaman Facebook-nya. "Pesan Anda telah diterima dan jelas. Keluarga dengan anak-anak kecil tidak diterima di restoran Anda," ujar salah seorang netter.

    Yang lain mendukung langkah restoran. "Tindakan Anda sungguh keren, dan aku berdiri di belakang Anda. Tidak seorang pun ingin terganggu ketika makan," tulisnya.

    Netter lain menyarankan jalan tengah, yaitu demi menghindari kontroversi di masa depan, restoran bisa melakukan satu hal mudah: memasang meja ganti popok di dalam toiletnya. Dalam tanggapannya, Brother Pizza Express menulis mereka sedang mempertimbangkan untuk melakukan hal itu.

    MAIL ONLINE | INDAH P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.