Rusia Larang Pesawat Ukraina Terbang di Wilayahnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat jet Presiden Rusia Vladimir Putin (atas), pesawat Malaysia Airlines MH17 (bawah). wikipedia.org,  Fred Neeleman/AFP/Getty Images

    Pesawat jet Presiden Rusia Vladimir Putin (atas), pesawat Malaysia Airlines MH17 (bawah). wikipedia.org, Fred Neeleman/AFP/Getty Images

    TEMPO.COMoskow – Keterlibatan pada krisis Ukraina membuat Rusia diberi sejumlah sanksi oleh negara Barat. Bukannya jera dan menarik dukungannya dari separatis Ukraina, Rusia justru membalas sanksi ini kepada Ukraina.

    Mengutip laporan dari The Moskow Times, Kamis, 7 Agustus 2014, Rusia telah melarang penerbangan Ukraina untuk melewati wilayah udaranya, termasuk penerbangan dengan tujuan  Azerbaijan, Georgia, Armenia dan Turki.

    Selain itu, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev juga mengatakan bahwa maskapai penerbangan AS dan Eropa bisa dilarang menggunakan angkutan trans-Siberia koridor Rusia untuk sejumlah tujuan ke Asia.

    "Tentu saja ini adalah sanksi yang sangat keras, tapi satu yang harus disebutkan," kata Medvedev kepada kantor berita Interfax. (Baca: Rusia Larang Impor Makanan dari AS dan Uni Eropa)

    Pembatasan wilayah udara ini datang setelah Uni Eropa memaksa maskapai penerbangan murah Rusia Dobrolyot keluar dari bisnis. Tak hanya itu, sebuah maskapai berbiaya murah atau low-cost carrier (LCC) Rusia, Aeroflot, juga berhenti beroperasi karena perjanjian penyewaan pesawat dibatalkan setelah Uni Eropa menerapkan sanksi kepada Moskow. (Baca: Kena Sanksi Eropa, Maskapai Rusia Berhenti Terbang)

    ANINGTIAS JATMIKA | MOSKOW TIMES

    Terpopuler

    ISIS Cekoki Anak-anak dengan Video Pemenggalan
    ISIS Kuasai Kota Kristen Terbesar di Irak
    Ketahuan Minum Saat Ramadan, Bocah Disiksa ISIS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.