Hadapi ISIS, Angkatan Udara Irak Bantu Kurdi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. REUTERS/Social Media Website via Reuters TV

    Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. REUTERS/Social Media Website via Reuters TV

    TEMPO.CO, Bagdad - Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki telah memerintahkan Angkatan Udara Irak untuk membantu pejuang Peshmerga Kurdi melakukan serangan balik terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah utara. (Baca: Kupang Gandeng Intel Endus Aktivitas ISIS)

    Mengutip laporan The Wire, Senin, 4 Agustus 2014, serangan ini muncul setelah ISIS membuat keuntungan teritorial yang signifikan selama akhir pekan. Mereka berhasil menembus jalan buntu untuk masuk ke sejumlah kota, seperti Zumar, Sinjar, dan Wana. Ketiga wilayah ini berada di segitiga perbatasan antara Irak, Suriah, dan Turki. (Baca: Akui Pembaiatan, Ansharul Khilafah Bantah Pro-ISIS)

    Menanggapi serangan ISIS ini, kelompok Kurdi Suriah, yang sebelumnya dijauhi oleh rekan-rekan Irak mereka, juga mengirim pasukan untuk melintasi perbatasan guna membantu dalam pertempuran pada Ahad lalu. (Baca: Deklarasi ISIS di Malang, Bupati:Tidak Kecolongan)

    Pergerakan ISIS semakin tak terkendali setelah secara strategis menguasai bendungan Mosul, yang menyediakan listrik untuk kota terbesar kedua di Irak dan daerah sekitarnya. Pada Senin lalu, Daniel Pipes, Presiden Forum Timur Tengah mengatakan kontrol terhadap bendungan memungkinkan ISIS memiliki kemampuan membanjiri wilayah negara tersebut. (Baca: Bendera ISIS Ditemukan di LP Nusakambangan)

    ANINGTIAS JATMIKA | THE WIRE

    Topik terhangat:
    Arus Mudik 2014 | MH17 | Pemilu 2014 | Ancaman ISIS

    Berita terpopuler lainnya:
    Ainun Najib: Next Project, Kawalpilkada.org
    Google Tarik Game 'Bomb Gaza,' Dianggap Provokatif 
    Juru Parkir Liar di Kota Tua Raup Rp 2 Juta Sehari


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.