Indonesia Pindahkan Fungsi KBRI Tripoli ke Tunisia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negari Marty Natalegawa. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Luar Negari Marty Natalegawa. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memindahkan fungsi KBRI di Tripoli, Libya, ke Djerba, Tunisia, akibat situasi keamanan yang memburuk di negeri itu.

    “Memang kondisi semakin memprihatinkan, semua kedutaan asing sudah ditutup. Apalagi KBRI kita sangat dekat lokasinya dengan tempat pertempuran. Melihat situasi itu, maka kemarin kita putuskan fungsi KBRI direlokasi ke Tunis,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa seusai bertemu Menteri Luar Negeri Kanada John Baird di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Inggris Evakuasi 108 Warganya dari Libya)

    Menurut Marty, pemindahan itu dilakukan setelah KBRI merelokasi 152 WNI ke luar Libya melalui Tunis. Meski demikian KBRI tidak ditutup. Masih ada dua staf yang berjaga-jaga, kalau-kalau ada WNI yang masih ingin diungsikan. (Baca: AS Evakuasi Staf Kedutaannya di Libya ke Tunisia)

    Hingga kini di Libya masih terdapat 39 WNI yang tidak ingin dipulangkan. Antara lain karena sudah mengungsi, menikah dengan warga setempat, dan ada pula yang menjadi anak buah kapal dan sedang berada di laut lepas. (Baca: Filipina Pulangkan 13 Ribu Warganya dari Libya)

    Marty menegaskan pihak Kemlu atau perwakilan tetap membuka pintu jika mereka berubah pikiran. “Jadi kita tidak bisa tutup KBRI sampai tidak ada lagi WNI di sana. Tetapi KBRI-nya sudah dipindahkan ke Tunis, tepatnya Djerba sekitar 300 km dari Tripoli,” pungkas Marty.

    NATALIA SANTI

    Berita lainnya:
    Gencatan Senjata Gaza, Israel Tarik Pasukan Darat
    Di Gaza, Warga Kuburkan Jasad di Kulkas
    Isis Kuasai Kota Pertama di Libanon
    Palestina Menuduh Israel Batalkan Gencatan Senjata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.