Pemimpin Junta Militer Berpeluang Jadi PM Thailand  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Prayuth Chan-ocha.  REUTERS/Athit Perawongmetha

    Jenderal Prayuth Chan-ocha. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Bangkok - Penasihat hukum junta militer Thailand menyatakan posisi perdana menteri bisa dijabat oleh pemimpin junta militer Jenderal Prayuth Chan-ocha di bawah konstitusi sementara sampai pemilihan umum digelar tahun depan.

    "Konstitusi memperbolehkan hal itu, namun apakah dia akan ditunjuk atau tidak tergantung pada Majelis Legislatif Nasional," kata penasihat hukum junta, Wissanu Krea-ngam, dalam konferensi pers seperti dikutip Reuters, Rabu, 23 Juli 2014.

    Konstitusi sementara, dia menambahkan, kemungkinan akan berlaku untuk satu tahun. Setelah itu, konstitusi baru yang permanen akan dirumuskan dan pemilihan umum akan diselenggarakan di bawah ketentuan konstitusi baru itu. (Baca: September, Pemerintah Sementara Thailand Dibentuk)

    Junta militer mengambil alih kekuasaan Pemerintah Thailand pada 22 Mei lalu setelah berminggu-minggu terjadi aksi protes untuk menggulingkan pemerintah Yingluck Shinawatra. Junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan pengambilalihan kekuasaan itu untuk memulihkan ketertiban dan berjanji akan mengadakan pemilihan umum tahun depan.

    Yingluck terpaksa mundur pada 7 Mei lalu setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi atas penyalahgunaan kekuasaan. Sisa jajaran kabinetnya digulingkan dalam kudeta dua minggu kemudian. (Baca juga: Junta Izinkan Yingluck Bertemu Thaksin di Prancis)

    Jenderal Paiboon Koomchaya yang bertanggung jawab atas urusan hukum junta, mengatakan Prayuth bisa melakukan tugas sebagai kepala pemerintahan dengan sempurna.

    "Saya tidak melihat dia memiliki kelemahan dalam menjalankan tugasnya. Sampai sekarang dia sudah melakukan tugas-tugas seorang perdana menteri. Selama dua bulan terakhir, ia duduk di ujung meja dalam setiap pertemuan, dan administrasi negara telah lancar selama dua bulan ini," kata Paiboon.

    Militer, lanjutnya, akan tetap bertanggung jawab terhadap keamanan nasional bersamaan dengan penunjukkan perdana menteri sementara. "Militer masih diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara kita," ujarnya.

    REUTERS | ROSALINA

    Berita lainnya:
    Israel Hancurkan Lima Masjid di Gaza, 7 Tewas
    ISIS Usir Orang Kristen dengan Cara Ini
    Dukung Gaza, Dubes RI Temui Dubes Palestina di AS
    Rusia Edit Isi Wikipedia Soal Kecelakaan MH17


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.