Ke Timteng, Selandia Baru Tahan Paspor Warganya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat muslim di Australia bersalaman setelah melakasanakan shalat Idul Fitri  di Masjid Lakemba, Sidney, Kamis (8/8).  REUTERS/Daniel Munoz

    Sejumlah umat muslim di Australia bersalaman setelah melakasanakan shalat Idul Fitri di Masjid Lakemba, Sidney, Kamis (8/8). REUTERS/Daniel Munoz

    TEMPO.CO, Wellington - Petugas keamanan bandara Selandia Baru menahan paspor seorang pria bernama Wiremu Curtis. Penahanan itu bukan karena Curtis membawa senjata tajam atau obat-obatan terlarang, tapi karena mantan anggota geng kekerasan itu adalah seorang muslim.

    "Mereka membawa beberapa orang dari Security Intelligence Service (SIS) dan mulai menginterogasi saya. Mereka bilang saya membawa 'ancaman' jika diizinkan untuk pergi," kata Curtis kepada stasiun TV TVNZ, seperti dilaporkan Wordlbulletin.net, Senin, 14 Juli 2014.

    Curtis, yang kini bernama Haroon, memang baru menjadi mualaf. Menurut pengakuannya, ia pindah ke Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih damai.

    Curtis berencana pergi ke Timur Tengah untuk melanjutkan studinya. Namun para petugas mengira ia akan bergabung dengan kelompok ekstremis militan. "Mereka selalu mengira jika pergi ke daerah Timur Tengah berarti kita teroris. Mereka salah. Saya ke sana bukan untuk berperang," kata Curtis.

    Pemerintah Selandia Baru memang melarang pelaku kejahatan yang masuk daftar untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat konflik, seperti Suriah. Pihak keamanan akan langsung menyita paspor dan membatalkan penerbangan mereka.

    RINDU P. HESTYA | WORLD BULLETIN. NET

    Berita Lain:
    Israel Serang Masjid, Sekolah, dan Rumah Sakit
    Paus Fransiskus: 1 dari 50 Pastor Pedofil 
    Roket Nyasar di Mesir, Delapan Tewas  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.