WNI Ukraina Antusias Ikuti Pilpres 2014

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar RI untuk Ukraina, merangkap Georgia dan Republik Armenia, Niniek Kun Naryatie, memberikan suara dalam Pemilihan Presiden di KBRI Kyiv, 4 Juli 2014. (Istimewa)

    Duta Besar RI untuk Ukraina, merangkap Georgia dan Republik Armenia, Niniek Kun Naryatie, memberikan suara dalam Pemilihan Presiden di KBRI Kyiv, 4 Juli 2014. (Istimewa)

    TEMPO.CO,  Kyiv – Warga negara Indonesia di Ukraina antusias mengikuti pemilihan presiden  2014, Jumat, 4 Juli 2014. Pemilihan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv dimulai sekitar pukul 10 waktu setempat dan diikuti sekitar 91 persen WNI di Ukraina.

    "Alhamdullilah 91 persen WNI menggunakan hak pilih pada Pilpres yang diselenggarakan di KBRI Kyiv hari ini," kata Duta Besar RI untuk Ukraina, merangkap Georgia dan Republik Armenia, Niniek Kun Naryatie, kepada Tempo. Dia mengungkapkan antusiasme Pemilihan Presiden kali ini cukup besar.

    Jumlah pemilih juga meningkat dari pemilihan legislative lalu, 45 orang, menjadi 61 orang. Pada pemilihan legislatif lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak.

    Bagi KBRI kehadiran WNI tersebut merupakan dampak positif dari adanya Pilpres kali ini. “Masih banyak WNI yang tidak lapor diri walaupun mereka sudah tinggal bertahun-tahun di Ukraina,” kata Niniek. Padahal pihak KBRI telah melakukan beragam upaya termasuk membuat akun Facebook untuk sosialisasi pemilihan presiden. “Alhamdullilah, dengan adanya pilpres, WNI yang berdomisi di Ukraina, yang tadinya tidak pernah lapor diri pada bermunculan,” kata Niniek

    Niniek mengakui salah satu kendala WNI tidak melapor adalah karena mereka tinggal di kota-kota yang jauh dari Ibukota Kyiv, seperti Odessa, Kherson, Kharkiv.

    WNI yang tinggal di Ukraina rata-rata bekerja sebagai terapis spa, ada pula mantan mahasiswa ikatan dinas (Mahid), yang dikirim ke luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Soekarno era 1960-an.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.