Kesadaran Publik, Tantangan Hubungan RI-Kanada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Bobiash. Tempo/Natalia Santi

    Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Bobiash. Tempo/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta -  Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash mengatakan warganya Kanada kurang mengenal Indonesia. Karena itu tantangan terbesar dalam hubungan kedua negara yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran di kedua publik.

    “Ketika warga Kanada berpikir mengenai Asia, mereka cenderung berpikir mengenai Cina, Jepang,  Korea Selatan, dan mereka tidak berpikir mengenai Asia Tenggara,” kata Duta Besar Bobiash di sela-sela acara Hari Nasional Kanada atau Canada Day, Kamis, 19 Juni 2014.

    Dia mengatakan sosialisasi mengenai Indonesia di Kanada masih sangat kurang. Padahal, menurutnya, Indonesia begitu besar dan cepat perkembangannya bahkan diprediksi akan menjadi negara terkuat di dunia dengan perkembangan kalangan menengah yang cepat. “Seandainya warga Kanada tahu, mereka akan ingin berkunjung ke mari,” tambah dia.

    Dalam pidatonya , Bobiash  menyatakan selama hampir dua tahun bertugas, dia  terkesan pada keramahatamahan dan kemurahan hati masyarakat Indonesia yang dia temui di mana-mana.  Selain itu, saat ini dia melihat komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis terutama terkait pemilihan presiden yang akan digelar Juli mendatang.

    Dubes Bobiash mengatakan negerinya sama seperti Indonesia,  negara dengan keberagaman.  Dia memberi contoh di beberapa kota,  sudah banyak yang nama “Lee” atau “Mohammad.”

    “Pluralisme dan multikulturalisme adalah inti identitas Kanada,” kata dia.

    Dia menyatakan Kanada bangga bermitra dengan Indonesia. Hubungan kedua negara terus berkembang, dan perdagangan terus meningkat. Perusahaan-perusahaan besar Kanada seperti Manulife, Sun Life dan Blackberry baru-baru ini mengumumkan peningkatan investasi dan operasi di Indonesia.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.