Pekerja Mogok, Layanan Kereta Api Prancis Mandek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Italia menolak pembangunan terowongan rel kereta cepat Italia-Prancis yang melintas di lembah Alpine. AP/Massimo Pinca

    Warga Italia menolak pembangunan terowongan rel kereta cepat Italia-Prancis yang melintas di lembah Alpine. AP/Massimo Pinca

    TEMPO.COParis – Sepekan sudah Prancis mengalami salah satu pemogokan karyawan perusahaan kereta dalam beberapa hari terakhir. Hingga Selasa, 17 Juni 2014, pemogokan ini telah menyebabkan gangguan yang sangat luas.

    Menurut laporan Associated Press, para pekerja telah menggelar aksi protesnya pada hari Selasa di dekat Majelis Nasional di Paris' Left Bank, mengibarkan bendera serikat merah seraya menuntut RUU perkeretaapian ditunda atau diubah.

    Mereka bahkan sempat menduduki Balai Kota yang akhirnya memaksa polisi untuk menembakkan gas air mata. Para pengunjuk rasa yang marah juga memblokir mobil-mobil yang lewat dan mendorong polisi serta melemparkan botol.

    Kemelut ini dimulai saat pemerintah berencana untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang kereta. Pemerintah akan menyatukan operator kereta SNFC dan RFF. Sebab, reformasi ini akan menyederhanakan administrasi kereta api.

    Namun, para pekerja menolak RUU ini. Mereka takut, reformasi akan membuat mereka kehilangan pekerjaan dan menodai kualitas jaringan kereta api di negara ini.

    Pemogokan yang sudah dimulai sejak Rabu pekan lalu ini telah mengganggu seluruh perjalanan kereta api dan jalur komuter di Prancis. Sekitar sepertiga perjalanan kereta api nasional dibatalkan pada Selasa kemarin.

    ANINGTIAS JATMIKA | AP

    Terpopuler
    Wanita Ini Jual Jasa Prostitusi di Perpustakaan
    Habis Bunuh Istri, Pria Ini Tonton Piala Dunia
    Kontes Anjing Terjelek Sedunia Segera Digelar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.