AS Kirim Pasukan ke Irak untuk Amankan Kedutaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Amerika Serikat di Mosul, Irak (7/3). AP/Maya Alleruzzo

    Tentara Amerika Serikat di Mosul, Irak (7/3). AP/Maya Alleruzzo

    TEMPO.CO, Bagdad - Amerika Serikat mengumumkan telah mengirim 275 personel tentara ke Irak untuk mengamankan kedutaan besarnya menyusul penguasaan sejumlah wilayah bagian utara Negeri Seribu Satu Malam oleh kelompok militan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL).

    Menurut Presiden Barack Obama dalam sebuah pengumuman sebagaimana diwartakan Al Jazeera, Selasa, 17 Juni 2014, pasukan itu mendapatkan tugas mendukung dan mengamankan warga AS serta kedutaan besar di ibu kota Bagdad.

    "Pengerahan pasukan ini demi melindungi warga negara AS dan properti bilamana diserang," kata Obama.

    Ia mengatakan pengiriman ini telah diberitahukan kepada Kongres sesuai amanah Resolusi Kekuatan Perang 1973. Resolusi ini adalah hak yang dimiliki presiden untuk menyatakan perang tanpa perlu mendapatkan persetujuan Kongres.

    Selain mengirimkan tentara untuk melindungi kedutaan, AS juga mempertimbangkan melakukan serangan dengan drone alias pesawat tanpa awak di Irak dan menambah kapal perang di kawasan teluk. Hal ini dilakukan setelah ISIL mengancam akan menyerbu Bagdad.

    Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan serangan drone bukanlah satu-satunya jawaban terhadap aksi ISIL. Tapi serangan tersebut bisa menjadi salah satu opsi penting.

    "Ketika Anda menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan massal maka Anda harus menghentikannya. Dan Anda melakukan sebagaimana apa yang Anda inginkan yakni mencoba menghentikannya melalui (serangan) udara atau sebaliknya."

    Sementara kekerasan yang kian meningkat di Irak, PBB telah menarik stafnya di Bagdad. Saat ini, sedikitnya 58 staf PBB siap dipindahkan ke Yordania. PBB juga merencanakan pemindahan stafnya ke Erbil, ibu kota kawasan semi-otonomi Kurdi di wilayah Irak.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.