Konflik, Warga Afrika Tengah Dilarang SMS-an  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria menunjukkan senjata pedang dan panahnya dalam aksi unjuk rasa usai terbunuh rekannya oleh pasukan keamanan Perancis saat memblokir jalan di Bambari, Afrika Tengah, (22/5). REUTERS/Goran Tomasevic

    Seorang pria menunjukkan senjata pedang dan panahnya dalam aksi unjuk rasa usai terbunuh rekannya oleh pasukan keamanan Perancis saat memblokir jalan di Bambari, Afrika Tengah, (22/5). REUTERS/Goran Tomasevic

    TEMPO.CO, Bangui - Seluruh warga yang tinggal di Republik Afrika Tengah dilaporkan kehilangan akses berkirim pesan lewat ponsel. Larangan ini dibuat setelah terjadi konflik berdarah yang terjadi antara pemberontak Seleka dan pasukan pemerintah sejak pekan kemarin. (Baca: Militan Serang Gereja Katolik di Afrika Tengah)

    Dikutip dari CNET, Rabu, 4 Juni 2014, larangan itu ditetapkan oleh Perdana Menteri Andre Nzapayeke. Perintah ini juga telah disampaikan oleh Kementerian Telekomunikasi di Republik Afrika Tengah untuk melakukan pemblokiran secara resmi.

    "Penggunaan SMS atau pesan teks oleh seluruh pelanggan telepon seluler ditangguhkan sejak Senin, 2 Juni 2014," kata kementerian itu dalam sebuah surat kepada operator seluler di negara itu.

    Larangan ini muncul setelah beberapa hari aksi protes dilakukan di ibu kota Bangui. Selama protes berlangsung, aktivis mengatur pemogokan umum melalu pesan teks. Kementerian Komunikasi menilai SMS sekarang dianggap sebagai ancaman keamanan di negara itu.

    Ketika pengguna mencoba untuk berkirim SMS, mereka akan mendapat balasan dari operator, "SMS tidak diperbolehkan".

    Sejauh ini, belum jelas kapan pemerintah akan mengangkat penangguhan ini. Seorang sumber mengatakan mungkin larangan ber-SMS ini akan diberlakukan selama beberapa hari.

    RINDU P. HESTYA | CNET

    Berita Lain:
    Putri Jepang Lepas Gelar Demi Nikahi Pria Biasa
    Kuburan 796 Anak Ditemukan di Septic Tank Gereja
    Yakuza Rekrut Anggota Secara Online


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.