Pengadilan Mesir Hukum Mati Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas kepolisian Mesir, membetuk barikade menjaga lokasi terjadinya bom di markas polisi Mesir, Kairo (24/1). Sebuah bom mobil menghantam markas besar polisi Mesir, menewaskan sedikitnya beberapa orang dalam serangan itu. AP/Khalil Hamra

    Seorang petugas kepolisian Mesir, membetuk barikade menjaga lokasi terjadinya bom di markas polisi Mesir, Kairo (24/1). Sebuah bom mobil menghantam markas besar polisi Mesir, menewaskan sedikitnya beberapa orang dalam serangan itu. AP/Khalil Hamra

    TEMPO.CO, Kairo - Pengadilan Kriminal Qena, Senin, 2 Juni 2014, menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang kapten polisi lantaran terbukti melakukan pembunuhan terhadap dua orang pada 2012.

    Kapten polisi bernama Mahmoud Fathy Aly El-Attar itu dijatuhi hukuman setelah membunuh seorang sopir dan agen penjualan. Polisi ini juga didakwa mencuri uang korban.

    Selain Attar, Pengadilan juga menjatuhkan hukuman terhadap dua asistennya, yakni Ahmed Mohamed Ibrahim dan Folaly Ezz El-Arab Othman. Masing-masing diganjar hukuman 15 tahun penjara.

    Menurut dakwaan, para pelaku kejahatan itu membunuh dua korban dan meninggalkan mayat korban di pintu masuk Desa Abo-Hazam, Qena. "Barang bukti untuk membunuh berupa senapan api ditemukan di rumah Kapten El-Attar."

    Hasil investigasi kepolisian menunjukkan bahwa El-Attar telah berkonspirasi dengan dua asistennya guna melakukan pembunuhan terhadap sopir Abdallah Salem untuk datang ke pos pemeriksaan dan mencuri uang seorang agen penjualan. "Attar kemudian membunuh sopir."

    AHRAM ONLINE | CHOIRUL

    Berita Terpopuler:
    SBY: 2004, TNI-Polri Tak Netral
    Umat Kristen Sleman Empat Kali Berpindah Tempat
    Avanza Luxury Tawarkan Kemewahan
    Lima Parpol di Pacitan Dukung Jokowi-JK
    KPK Cegah Teman Dekat Ibas Yudhoyono


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.