Pemerintahan Bersatu Palestina Dilantik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menerima para tahanan yang dibebaskan dalam upacara penyambutan setelah kedatangan mereka di markas Palestina di Ramallah, Tepi Barat, Selasa (31/12). AP/Nasser Nasser

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menerima para tahanan yang dibebaskan dalam upacara penyambutan setelah kedatangan mereka di markas Palestina di Ramallah, Tepi Barat, Selasa (31/12). AP/Nasser Nasser

    TEMPO.CO, Ramallah - Faksi Hamas dan Fatah akhirnya berhasil mengesampingkan perbedaan dan menyatukan diri dalam pemerintahan bersatu.  Kabinet baru Palestina bersatu itu dilantik Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, kemarin.

    “Hari ini  dan usai mengumumkan pemerintahan bersatu, kami nyatakan berakhirnya perpecahan yang merugikan tujuan kita,” kata Abbas.

    Pembentukan pemerintahan bersatu Palestina dilakukan di tengah kecaman keras Israel,  dan kekhawatiran Amerika Serikat. Tiga dari 17 menteri yang seharusnya diambil sumpah tidak dapat hadir karena tidak diizinkan masuk ke Tepi Barat oleh Israel.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  mendesak seluruh dunia untuk tidak  tergesa-gesa merestui kabinet baru Palestina, yang menyertakan Hamas. Dia menyatakan kabinet baru Palestina itu akan “memperkuat teror”.

     Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Hamas berulang kali menegaskan tidak mengakui keberadaan Israel. (Baca: Netanyahu Minta Palestina Akui Negara Yahudi)

    “Saya mengimbau semua elemen yang bertanggung jawab dalam komunitas internasional untuk tidak cepat-cepat mengakui pemerintahan Palestina, yang mengikutsertakan Hamas, “ kata Netanyahu dalam sidang mingguan Kabinet Israel.

    Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki mengungkapkan Menteri Luar Negeri John Kerry telah menelepon Abbas untuk mengutarakan kekhawatiran soal peran Hamas di pemerintahan. (Baca: Hamas Ingin Dicoret dari 'Daftar Teroris' di Eropa )

    “The Secretary  (Kerry) menyatakan Amerika Serikat akan memonitor situasi dengan seksa,a dan menilai pemerintahan apapun berdasarkan komposisi, kebijakan dan tindakan,” kata Psaki.

    Abbas mengatakan pemerintahan bersatu terdiri atas kalangan independen dan mematuhi program politik.

    “Tugas  utama pemerintahan adalah mempersiapkan pemilu baru,” kata Abbas seperti dikutip kantor berita Wafa. (Baca: Mahmoud Abbas Lantik Kabinet Baru Palestina )

    Bulan April lalu, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan Fatah yang memerintah Tepi Barat menyepakati rekonsiliasi guna mengakhiri perpecahan di antara mereka sejak 2007.  Kesepakatan itu mengatur pembentukan pemerintahan nasional bersatu  yang memerintah hingga pemilu dan pilres digelar di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Pemerintahan bersatu juga akhirnya terbentuk setelah kompromi Hamas, yang sebelumnya menolak jika Kementerian urusan tahanan tidak ada dalam kabinet baru. Di menit terakhir, akhirnya disepakati bahwa masalah tahanan akan diurusi oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah.

    REUTERS | GULF NEWS  |GULF TODAY | NATALIA SANTI

    Terpopuler
    Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan 

    Dibidik Tersangka, Anggito Kembalikan Uang ke KPK?

    Diduga Mencurigakan, Ini Isi 14 Rekening Anggito 

    116 Pegawai Kementerian Agama Masuk Daftar Hitam



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.