Militer Vs Sipil Berebut Jadi Presiden Mesir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga Mesir mengibarkan bendera nasional di Lapangan Tahrir di Kairo, Mesir, untuk merayakan kemenangan Mohammed Morsi, dalam pemilihan presiden Mesir, Minggu (24/6). AP/Amr Nabil

    Seorang warga Mesir mengibarkan bendera nasional di Lapangan Tahrir di Kairo, Mesir, untuk merayakan kemenangan Mohammed Morsi, dalam pemilihan presiden Mesir, Minggu (24/6). AP/Amr Nabil

    TEMPO.COKairo – Mesir telah memulai pemilihan presiden yang akan berlangsung selama dua hari, yakni 26-27 Mei 2014. Banyak yang memprediksi, Abdul Fattah el-Sisi, jenderal yang menggulingkan Presiden Mohamed Mursi pada Juli 2013 lalu, bakal jadi pemimpin Mesir (Baca: Pemilihan Umum, Mesir Kerahkan 182 Ribu Tentara). Ia akan bersaing dengan Hamdeen Sabahi, pemimpin dari sayap kiri.

    BBC menyiarkan hari ini, Sisi berhasil menarik perhatian rakyat Mesir yang mendambakan stabilitas, setelah bertahun-tahun terjadi pergolakan politik di negara ini. Dalam kampanyenya, Sisi telah menjanjikan pengembangan pertanian, perumahan, pendidikan, daerah miskin, dan lapangan kerja. Sisi dikabarkan didukung oleh sejumlah pengusaha besar dan pemimpin partai politik.

    Adapun Sabahi yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu sebelumnya lebih berusaha meraih suara kaum muda yang cenderung lebih percaya pada warga sipil dibandingkan dengan militer. Ia berjanji untuk memerangi korupsi dan mengedepankan hak-hak sipil.

    Meski dua kandidat memiliki visi dan misi yang berbeda, keduanya sepakat untuk tidak akan melegalkan kembali Ikhwanul Muslimin yang gencar mendukung Mursi. Kelompok ini juga telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. (Baca: Jadi Presiden Mesir, Sisi Janji Berangus Ikhwanul)

    ANINGTIAS JATMIKA | BBC

    Berita Lainnya

    Jadi Bintang Porno, Remaja 19 Tahun Bunuh Diri 
    Protes Rambut Kemaluan di Makanan, KFC Pecat Staf 
    Putin dan Pangeran Charles Terlibat 'Perang' Kata  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.