Pentagon Batalkan Latihan Perang dengan Thailand

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Charles Dharapak

    AP/Charles Dharapak

    TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat pada hari Sabtu membatalkan latihan militer dengan Thailand menyusul kudeta di negara itu. Diumumkan hampir bersamaan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, menurut kantor berita Reuters, menunjukkan ketidaksenangan Washington dengan langkah pimpinan militer Thailand yang menjatuhkan pemerintahan dan memberlakukan darurat militer.

    Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa latihan perang itu merupakan bagian kerja sama tahunan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) AS-Thailand. Bersamaan dengan pengumuman pembatalan latihan, Pentagon juga menyatakan pembatalan kunjungan Komandan Armada Pasifik Laksamana Harry Harris dan membatalkan undangan kepada pimpinan angkatan bersenjata Thailand untuk mengunjungi markas Komando Pasifik AS bulan depan.

    Pentagon menyatakan "akan terus meninjau kerja sama lainnya", merujuk pada acara tahunan "Cobra Gold", latihan bersama multinasional tahunan yang disponsori Thailand dan AS. Cobra Gold, biasanya diselenggarakan pada Januari atau Februari, adalah latihan besar yang dirancang untuk menjamin perdamaian regional dan untuk memperkuat kemampuan angkatan bersenjata Thailand menghadapi ancaman regional.

    Secara terpisah, Departemen Luar Negeri, yang biasanya mengawasi kerja sama penegakan hukum AS di luar negeri, menyatakan telah membatalkan program pelatihan senjata api bagi polisi di Thailand. Selain itu, jadwal kunjungan perwira senior kepolisian Thailand ke AS juga dibatalkan.

    Program pelatihan senjata api telah dijadwalkan akan dimulai pada hari Senin, sementara kunjungan oleh pejabat kepolisian Thailand, termasuk kunjungan ke fasilitas FBI, sedianya dilakukan bulan Juni. "Kami semakin khawatir tentang tindakan militer Thailand," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf dalam sebuah pernyataan.

    REUTERS | AP | INDAH P


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.