Junta Militer Thailand Bubarkan Parlemen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tentara Thailand berdiri di bawah baliho Raja Bhumibol Adulyadej, saat berjaga di luar markas Kepolisian Kerajaan Thailand, di Bangkok, Selasa (20/5). REUTERS/Damir Sagolj

    Sejumlah tentara Thailand berdiri di bawah baliho Raja Bhumibol Adulyadej, saat berjaga di luar markas Kepolisian Kerajaan Thailand, di Bangkok, Selasa (20/5). REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.CO, Bangkok - Setelah membungkam kemerdekaan pers, giliran lembaga legislatif Thailand, senat, dan parlemen, dibubarkan oleh junta militer. Pemerintahan sepenuhnya kini berada dibawah kendali Dewan Perdamaian Nasional dan Ketertiban (NCPO) yang dipimpin oleh kepala angkatan bersenjata Thailand.

    Pemimpin kudeta militer, Jenderal Prayuth Chan-ocha, mengumumkan bahwa dia telah mengambil alih kekuasaan lembaga legislatif terhitung mulai Sabtu, 24 Mei 2014. Segala hal yang berkaitan dengan bidang legislatif harus mendapat persetujuan dari Prayuth.

    Selain membubarkan lembaga legislatif, junta militer Thailand juga melengserkan kepala polisi dan menonaktifikan kantor perdana menteri. (Baca: Militer Thailand Tahan 22 Perancang Aksi Teror)

    Kepala Badan Investigasi Khusus, Tarit Pengdith, juga diberhentikan dari jabatannya. Begitu juga Sekretaris Kementerian Pertahanan, Nipat Thonglek. keduanya diberhentikan dari jabatannya karena dianggap loyalis pada pemerintahan sebelumnya dan juga kepada Thaksin Shinawatra. Junta militer kemudian menempatkan orang-orang pilihannya di posisi tersebut.

    Junta militer Thailand juga diberitakan mengancam akan memenjarakan atau menuntut denda kepada para akademisi dan komentator yang menolak dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejak militer melakukan kudeta pada Kamis, 22 Mei 2014, sudah 100 dari 155 orang yang ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Sebagian besar mereka adalah politisi. (Baca: Yingluck Lengser, Ini Saran Thaksin untuk Adiknya)

    Kudeta militer di Thailand terjadi setelah konflik politik yang berlangsung sekitar tujuh bulan antara para pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra (kelompok Kaus Merah) dan kelompok penentangnya yang dipimpin oleh Suthep Thaugsuba. Setelah kudeta, militer memberlakukan undang-undang darurat sipil dan menahan Yingluck dan Suthep bersama puluhan politisi dari kedua kubu yang berseteru.

    BANGKOK POST | MARIA RITA HASUGIAN

    Terpopuler:
    Jatuh dari Lantai Dua, Bocah Ini Berhasil Ditangkap
    Gara-gara Kucing, Wanita Hamil Sakit Jantung
    Bus di El Salvador Diserang, 6 Orang Tewas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.