Linimasa Krisis Thailand Menuju Kudeta Militer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Thailand berjalan ke Gedung Lembaga Penyiaran Nasional Thailand (NBT) di Bangkok, Thailand (20/5). Militer Thailand menyatakan, status darurat militer bukan merupakan bagian dari kudeta pemerintahan. AP/Apichart Weerawong

    Tentara Thailand berjalan ke Gedung Lembaga Penyiaran Nasional Thailand (NBT) di Bangkok, Thailand (20/5). Militer Thailand menyatakan, status darurat militer bukan merupakan bagian dari kudeta pemerintahan. AP/Apichart Weerawong

    TEMPO.CO, Jakarta - Militer Thailand akhirnya mengambil alih pemerintahan alias melakukan kudeta, Kamis, 22 Mei 2014, setelah pihak yang berseteru tak menemukan solusi atas krisis politik negara ini yang sudah berlangsung sejak tahun lalu.

    Pengumuman kudeta disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha dalam siaran televisi, Kamis, 22 Mei 2014. Ini adalah kudeta ke-12 oleh militer di negara ini.

    Berikut ini adalah perjalanan krisis politik Thailand, yang berakar pada penggulingan taipan yang kemudian menjadi perdana menteri, Thaksin Shinawatra, pada 2006. Ia kini berada di pengasingan untuk menghindari dakwaan kasus korupsi.

    31 Oktober 2013
    Protes pecah atas Rancangan Undang-Undang Amnesti yang disodorkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Pengkritiknya menyebut RUU itu bertujuan untuk memungkinkan Thaksin--kakak Yingluck--kembali ke negara ini tanpa menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi.

    1 November 2013
    Majelis Rendah Parlemen, yang didominasi oleh partai penyokong Yingluck, memberikan suara mendukung RUU itu.

    11 November 2013
    Di tengah meningkatnya kemarahan di jalanan atas RUU Amnesti itu, Majelis Tinggi Parlemen menolak rancangan tersebut.

    25 November 2013
    Pendukung oposisi berbaris ke gedung-gedung pemerintahan di Bangkok dan menduduki beberapa kantor kementerian.

    30 November 2013
    Demonstran dari oposisi menyerang sebuah bus yang membawa pendukung partai pemerintah. Beberapa orang tewas dan puluhan terluka dalam kekerasan jalanan.

    8 Desember 2013
    Anggota parlemen dari oposisi mengundurkan diri secara massal dari parlemen.

    9 Desember 2013
    Yingluck menyerukan pemilihan umum dini. Oposisi menyatakan akan memboikot pemilihan umum itu.

    22 Desember 2013
    Para pengunjuk rasa menggelar unjuk rasa anti-pemerintah secara besar-besaran di Bangkok.

    26 Desember 2013
    Pemerintah menolak seruan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemungutan suara setelah adanya bentrokan dan aksi kekerasan.

    27 Desember 2013
    Panglima militer Thailand membantah kemungkinan adanya kudeta dengan mengatakan, "Apa pun bisa terjadi".

    28 Desember 2013
    Penembak tak dikenal membunuh seorang pengunjuk rasa dan melukai beberapa orang lainnya. Ini menjadi awal dari serangkaian penembakan yang menargetkan demonstran.

    13 Januari 2014
    Puluhan ribu demonstran menduduki jalan-jalan utama dalam upaya untuk "menutup" Kota Bangkok.

    16 Januari 2014
    Badan antikorupsi menyelidiki kemungkinan kelalaian tugas oleh Yingluck dalam skema subsidi beras.

    17 Januari 2014
    Sebuah granat menyebabkan satu orang tewas dan puluhan luka-luka dalam pawai oleh kelompok oposisi.

    21 Januari 2014
    Pemerintah menyatakan keadaan darurat selama 60 hari di Bangkok dan sekitarnya.

    26 Januari 2014
    Seorang pemimpin protes ditembak mati saat memberikan pidato ketika demonstran akan mengganggu pelaksanaan pemilu yang disiapkan pemerintah.

    2 Februari 2014
    Demonstran mencegah dibukanya sekitar 10.000 tempat pemungutan suara sebagai bagian dari upaya mereka menggagalkan pemilu. Aksi ini menyebabkan beberapa juta orang tak bisa memberikan suaranya.

    11 Februari 201
    Komisi Pemilihan Umum mengatakan pemilihan ulang akan diselenggarakan pada 27 April di daerah pemilihan tempat pemungutan suara tak bisa dilaksanakan 2 Februari lalu.

    14 Februari 2014
    Ribuan polisi antihuru-hara dikerahkan di Bangkok untuk merebut kembali gedung-gedung pemerintah yang dikepung demonstran.

    19 Februari 2014
    Pengadilan melarang penggunaan kekerasan terhadap demonstran, sehari setelah lima orang tewas dalam bentrokan selama operasi polisi untuk mengusir mereka.

    1 Maret 2014
    Demonstran menghentikan blokade terhadap Bangkok.

    18 Maret 2014
    Status darurat di Kota Bangkok dicabut.

    21 Maret 2014
    Mahkamah Konstitusi membatalkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2 Februari 2014.

    30 April 2014
    Pemerintah mengumumkan pemilu baru dilangsungkan pada 20 Juli 2014.

    7 Mei 2014
    Mahkamah Konstitusi mendepak Yingluck dan beberapa menteri kabinetnya karena dugaan konflik kepentingan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional-nya. Perdana menteri sementara dijabat oleh Niwattumrong Boonsongpaisan.

    9 Mei 2014
    Para pemrotes meminta Senat membantu upaya mereka menggulingkan pemerintah yang tersisa dan meminta ada perdana menteri baru yang netral. Niwattumrong menolak mundur.

    10 Mei 2014
    Demonstran pro-pemerintah, yang dikenal sebagai kelompok Kaus Merah memperingatkan kemungkinan "perang saudara" jika ada perdana menteri yang diangkat bukan melalui pemilihan.

    15 Mei 2014
    Komisi Pemilihan Umum mengatakan pemilihan umum yang dijadwalkan 20 Juli tak bisa dilanjutkan karena tak didukung oposisi. Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha memperingatkan, pasukannya "dapat menggunakan kekuatan" untuk memadamkan kekerasan politik setelah tiga orang tewas dalam serangan terhadap demonstran anti-pemerintah di Bangkok.

    20 Mei 2014
    Tentara menyatakan negara dalam keadaan darurat militer, dan menekankan bahwa ini bukan kudeta. Pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, sementara militer mengambilalih masalah keamanan. Militer juga mempertemukan partai pemerintah dan oposisi untuk mencari solusi atas krisis politik ini, tapi tak membuahkan kesepakatan bersama.

    22 Mei 2014
    Militer Thailand menyatakan melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. 

    INTERAKSYON.COM | ABDUL MANAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.