Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Terpilih, Prabowo Boleh Masuk Amerika Serikat

image-gnews
Ki-Ka: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan dan didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin,  Presiden PKS Anis Matta Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu  (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah
Ki-Ka: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan dan didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Washington - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berjanji, jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Prabowo Subianto bakal mendapatkan visa masuk ke negara itu. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap Perdana Menteri India terpilih, Narendra Modi.

Dalam pemberitaannya, kantor berita Reuters, Rabu, 21 Mei 2014, menulis, Prabowo merupakan salah satu pria yang paling dicela di Indonesia. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu dituduh menculik, melanggar hak asasi manusia, dan mencoba melakukan kudeta setelah jatuhnya bekas mertuanya, Soeharto, sebagai presiden pada 1998.

New York Times melaporkan, pada Maret 2014, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan visa kepada bekas jenderal bintang tiga itu saat ingin menghadiri wisuda putranya di sebuah universitas di Boston. Namun tidak ada alasan jelas mengapa Prabowo ditolak.

Prabowo, dalam sebuah pertemuan dengan Reuters pada 2012, mengatakan masih tidak dikehendaki AS untuk memasuki negeri itu karena dianggap terlibat dalam berbagai kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah Soeharto jatuh. Namun tuduhan itu dibantahnya.

Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia pada 1998 atas perannya saat menjabat Danjen Kopassus dalam penghilangan paksa para aktivis politik.

Selain Prabowo, Perdana Menteri India terpilih, Narendra Modi, juga pernah ditolak visanya pada 2005 lantaran dianggap terlibat kekerasan berbau agama. Menurut AS, Modi berperan dalam kerusuhan agama yang berlangsung di kediamannya di negara bagian Gujarat pada 2002 yang menyebabkan lebih dari seribu orang, hampir semuanya muslim, tewas.

Meski demikian, Presiden Barak Obama tetap dengan cepat memberikan ucapan selamat kepada Modi melalui telepon ketika Modi diketahui memenangi pemilihan umum pekan lalu di India. Ucapan selamat itu disusul pernyataan Kementerian Luar Negeri AS yang berjanji akan memberikan visa A-1 untuk Modi.

Visa A-1 adalah visa diplomatik yang memiliki kekebalan hukum dan dikeluarkan secara otomatis oleh Kementerian Luar Negeri, kecuali ditolak Obama karena pemegang visa tersebut dianggap terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau berbagai kekerasan serius lainnya yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika ditanya apakah Prabowo bakal mendapatkan perlakuan yang sama jika dia memenangi pemilihan presiden, salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS memberikan pernyataan yang mirip dengan pemenang pemilihan umum di India.

"Permohonan visa perjalanan bisnis atas nama pemerintah harus tunduk kepada Undang-Undang Imigrasi AS. Kendati demikian, kami tidak bisa berspekulasi terhadap permohonan visa," ujarnya.

Pejabat yang tak disebutkan namanya ini menambahkan, AS tetap pada komitmennya untuk melakukan hubungan persahabatan dengan Indonesia dan berharap hubungan itu tetap berlanjut.

Para pengamat yakin bahwa Prabowo, seperti Modi, akan dijamin mendapatkan visa jika dia memenangi pemilihan presiden 9 Juli 2014.

Ahli Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies, Ernie Bower, mengatakan, seperti hukum militer yang diberlakukan di Thailand, kasus Prabowo adalah masalah yang membuat AS sakit kepala yang tidak diinginkan di tengah keinginan Washington mencoba mememperkuat perannya di Asia Tenggara demi menghadapi peningkatan kekuatan Cina. "Bagi AS, fokus pada amanah rakyat Indonesia adalah sangat penting. Washington harus merangkul dan bekerja sama dengan presiden terpilih."

REUTERS | CHOIRUL


Berita terpopuler:

Mahfud Dijanjikan Jabatan Lebih dari Menteri
Peraih Nilai UN Tertinggi Hanya Belajar di Rumah
Kafe Anti-kesepian Hadir untuk Wisatawan Jepang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

31 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

5 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kanan) disela Jalan Syukur Jakarta Bersatu di Jakarta, 7 Mei 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.


Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

2 Maret 2018

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.


Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.


Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.
Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.


Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

27 Februari 2018

Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (kanan) saat menunggu antrian untuk mencoblos di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Rabu (9/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.


Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

26 Februari 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 18 Oktober 2017. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.


Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

26 Februari 2018

Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi
Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.