Indonesia Prihatin Atas Situasi di Thailand

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang tentara Thialand berjaga dengan senjata api otomatis di atas sebuah kendaraan militer, Selasa (20/5), di Bangkok. Tentara Thailand tiba-tiba mengumumkan pemberlakuan hukum militer dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara setelah enam bulan dilanda konflik politik. AP/Wason Wanichakorn

    Seorang tentara Thialand berjaga dengan senjata api otomatis di atas sebuah kendaraan militer, Selasa (20/5), di Bangkok. Tentara Thailand tiba-tiba mengumumkan pemberlakuan hukum militer dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara setelah enam bulan dilanda konflik politik. AP/Wason Wanichakorn

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mengharapkan agar situasi di Thailand bisa kembali normal dan tidak  mempengaruhi pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri menanggapi berlakunya status darurat  militer, Selasa, 20 Mei 2014. (Baca: Militer Thailand Terapkan Darurat Militer)

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Michael Tene menyatakan pihaknya mengikuti perkembangan situasi di Thailand dengan penuh kepedulian dan keprihatinan sebagai negara sahabat dan sesama negara anggota ASEAN.

    “Indonesia selama ini secara konsisten mendorong agar senantiasa dihormati proses konstitusional, prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka mendorong proses rekonsiliasi di Thailand dan merefleksikan keinginan masyarakat Thailand,” kata Tene kepada Tempo, Selasa.(Baca: Darurat Militer, Pemerintah Thailand Tidak Tahu)

    Ketika ditanya apakah kondisi di Thailand bisa mempengaruhi rencana ASEAN membentuk sebuah komunitas pada 2015, Tene mengungkapkan keprihatinan itu telah disampaikan semua anggota ASEAN dalam pertemuan di Tokyo beberapa waktu lalu. (Baca: Darurat Militer, 10 Stasiun TV Thailand Ditutup)

    Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan pemberlakuan Undang-undang darurat militer yang berlaku di seluruh wilayah Thailand, Selasa pukul 3 dini hari. Dalam pengumuman disebutkan bahwa tujuan pemberlakuan UU Darurat Militer itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Militer juga menampik tudingan mereka melakukan kudeta.  (Artikel terkait krisis politik di Thailand)

    NATALIA SANTI

    Terpopuler


    Aburizal Terima Tawaran Menteri Utama dari Prabowo 
    Pengamat: Hanya Dua Poros Capres, Jokowi Untung
    Cristiano Ronaldo Bugil di Majalah Vogue  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.