WNI di Thailand Diimbau Jauhi Aksi Demonstrasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejalan kaki berjalan melewati tentara Thailand bersenjata yang menjaga di luar Pusat Administrasi Ketentraman dan Ketertiban (CAPO) di Bangkok, Thailand (20/5).  Angkatan bersenjata Thailand menerapkan status darurat militer. AP/Wason Wanichakorn

    Pejalan kaki berjalan melewati tentara Thailand bersenjata yang menjaga di luar Pusat Administrasi Ketentraman dan Ketertiban (CAPO) di Bangkok, Thailand (20/5). Angkatan bersenjata Thailand menerapkan status darurat militer. AP/Wason Wanichakorn

    TEMPO.CO, Bangkok -  Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok memperingatkan warga negara Indonesia di Thailand untuk menjauh dari tempat-tempat demonstrasi atau berkumpulnya massa terutama di malam hari terkait pemberlakuan status darurat  militer di Thailand, Selasa, 20 Mei 2014. (Baca: Militer Thailand Terapkan Darurat Militer)

     “Bila melihat pergerakan massa agar segera menghindar ke tempat yang lebih aman,” tulis KBRI Bangkok melalui laman Facebook Komunitas Indonesia di Thailand.

    KBRI juga mengimbau agar WNI tidak meninggalkan tempat tinggal atau penginapan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak terutama pada malam hari. Selain itu menghindari penggunaan atribut atau pakaian berwarna merah, kuning dan atau hitam yang bisa disalahtafsirkan sebagai bagian anggota kelompok yang bertikai. (Baca: Darurat Militer, Pemerintah Thailand Tidak Tahu)

    “KBRI Bangkok telah membentuk tim bekerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI terkait dengan situasi politik yang saat ini berlangsung di Bangkok,” jelas pengumuman tersebut. (Bafa: Darurat Militer, 10 Stasiun TV Thailand Ditutup)

    Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan pemberlakuan Undang-undang darurat militer yang berlaku di seluruh wilayah Thailand, Selasa pukul 3 dini hari. Dalam pengumuman disebutkan bahwa tujuan pemberlakuan UU Darurat Militer itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban umum. (Artikel terkait krisis politik di Thailand)

    NATALIA SANTI

    Terpopuler


    Aburizal Terima Tawaran Menteri Utama dari Prabowo 
    Pengamat: Hanya Dua Poros Capres, Jokowi Untung
    Cristiano Ronaldo Bugil di Majalah Vogue  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.