Massa Kaus Merah Protes Jika Yingluck Diadili  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anggota Kaos Merah pro-pemerintah menari dengan potret Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra selama unjuk rasa di Bangkok, Thailand (5/4). (AP/Sakchai Lalit)

    Seorang anggota Kaos Merah pro-pemerintah menari dengan potret Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra selama unjuk rasa di Bangkok, Thailand (5/4). (AP/Sakchai Lalit)

    TEMPO.CO, Bangkok - Ribuan pendukung pemerintah yang dikenal sebagai massa Kaus Merah menyatakan siap turun ke jalanan Kota Bangkok jika Mahkamah Konstitusi Thailand memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra diadili dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, Rabu, 7 Mei 2014. Yingluck akan disidang terkait dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri.

    Ancaman protes Kaus Merah untuk melakukan aksi demo ke Ibu Kota ini dikhawatirkan akan memicu bentrok dan kekerasan di Thailand. Anutin Tinnaraj, Ketua Persatuan Kaus Merah untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran, mengatakan akan ada sekitar ratusan ribu orang dari 20 provinsi yang siap mendatangi Bangkok untuk melakukan protes.

    "Saya yakin putusan pengadilan telah diatur oleh faksi anti-pemerintah yang ingin menempatkan perdana menteri sendiri," kata Tinnaraj, seperti dilaporkan Sidney Morning Herald, Rabu, 7 Mei 2014.

    Yingluck dipanggil oleh Pengadilan Konstitusional Thailand, Selasa, 6 Mei 2014, atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perdana menteri wanita pertama di Thailand ini menyangkal tuduhan tersebut dengan alasan keputusannya waktu itu dibuat demi kepentingan negaranya.

    RINDU P. HESTYA | SMH

    Berita Lain:
    Bibi Obama Dikuburkan di Pemakaman Muslim
    Abbot Tak Datang ke Bali, Marty Akui Ada Masalah
    Monica Lewinsky Buka Mulut Soal 'Affair' Clinton



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.