TEMPO.CO, Islamabad - Menteri Federal untuk Perencanaan, Pembangunan dan Reformasi sekaligus Wakil Ketua Komisi Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal menjadi wakil negaranya dalam acara Open Government Partnership (OGP) pada 6 hingga 7 Mei di Bali. Dalam kesempatan itu, Iqbal menjelaskan bahwa meskipun tengah mengalami konflik, Pakistan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi.
"Pemerintah berkomitmen untuk lebih terbuka dan transparan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh negara di bidang sosial-ekonomi, kini kami berada dalam jalur pemulihan, reformasi, dan pembangunan," kata Iqbal dalam press release.
Selain itu, Iqbal mengatakan kejadian yang terjadi selama ini di Pakistan membuat pemerintah ingin bergerak maju ke panggung pemerintahan yang terbuka. Selain itu, Pakistan akan melibatkan masyarakat untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi di negara itu agar angka korupsi terus berkurang.
"Posisi Pakistan kini turun ke peringkat 12 dalam jajaran Indeks Persepsi Korupsi-Transparency International," kata Iqbal.
Sejumlah program juga telah direncanakan oleh pemerintah. Iqbal menjelaskan program ini adalah bentuk bahwa pemerintah Pakistan bisa transparan dan "mempercayai" rakyatnya.
Program pertama adalah Open and Big Data. Program ini adalah tempat untuk memasukan data-data dari setiap perusahaan pemerintah. Kemudian data-data itu akan masuk ke dalam program Open Data Initiative yang bisa dilihat oleh masyarakat. Terakhir adalah program Big Data Initiative sebagai umpan balik yang diberikan oleh masyarakat umum mengenai inisiatif kebijakan dan pengembangan pemerintah di bidang ekonomi.
RINDU P HESTYA
Berita Lain:
Bibi Obama Dikuburkan di Pemakaman Muslim
Abbot Tak Datang ke Bali, Marty Akui Ada Masalah
Monica Lewinsky Buka Mulut Soal 'Affair' Clinton
