Dua Politikus Gugat Pengintaian Intelijen Inggris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pintu gerbang GCHQ. Nydailynews.com

    Pintu gerbang GCHQ. Nydailynews.com

    TEMPO.CO, London - Dua politikus dari Partai Hijau Inggris melakukan tindakan hukum untuk mengugat pengintaian oleh badan intelijen sinyal Inggris, Government Communications Headquarters (GCHQ), terhadap anggota parlemen.

    Pasangan ini menyatakan bahwa GCHQ melanggar aturan lama yang melarang badan-badan intelijen "menguping" anggota parlemen dan koleganya. Keduanya mengatakan komunikasi mereka mungkin telah dicegat oleh GCHQ, yang mengumpulkan dan menyimpan data jutaan orang.

    Klaim yang diajukan oleh Caroline Lucas dan Lady Jones, dua wakil Partai Hijau di parlemen Inggris, itu menambah banyak gugatan hukum atas pengumpulan besar-besaran data, e-mail, panggilan telepon, dan lalu lintas Internet lainnya oleh GCHQ.

    Keluhan mereka berfokus pada aturan yang diperkenalkan tahun 1966 oleh perdana menteri saat itu, Harold Wilson. Saat itu Wilson menginstruksikan badan-badan intelijen Inggris untuk tidak menyadap telepon anggota parlemen dan rekan-rekannya, kecuali ada keadaan darurat nasional.

    Seorang menteri pemerintahan Inggris mengakui pada Juli tahun lalu bahwa larangan ini secara eksplisit masih berlaku dan dikenal sebagai "Doktrin Wilson". Ini berlaku dalam pengawasan elektronik.

    Lucas dan Jones mengatakan: "Doktrin Wilson adalah doktrin fundamental kebijakan publik. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak dan keistimewaan politikus yang terpilih, tetapi juga melindungi privasi komunikasi mereka dengan konstituen mereka, yang mungkin dengan baik menyampaikan keluhan atau menjadi whistleblower, tentang kelakuan pemerintah dan badan-badan serta agen lain yang mencoba untuk melakukan pengawasan terhadap mereka."

    Mereka mengatakan ada kemungkinan kuat bahwa mata-mata GCHQ "telah mencegat dan menyadap komunikasi (mereka) sebagai anggota parlemen". Keduanya menyoroti program rahasia GCHQ bernama sandi Tempora, yang keberadaannya diungkapkan oleh media Inggris Guardian Juni 2013 lalu.

    Dalam dokumen rahasia yang dibocorkan oleh eks analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden, diungkapkan bahwa GCHQ diam-diam memperoleh akses ke jaringan kabel serat optik yang membawa panggilan telepon di dunia dan lalu lintas Internet. Akses itu memungkinkan GCHQ mendapatkan rekaman panggilan telepon, isi pesan e-mail, dan entri di Facebook.

    Lucas dan Jones mengatakan program Tempora melanggar hukum karena mereka memiliki perlindungan sah bahwa komunikasi mereka dilindungi oleh "Doktrin Wilson".

    Dengan bantuan dari firma hukum hak asasi manusia, Leigh Day, mereka mengajukan gugatan pengadilan rahasia yang menangani gugatan terhadap badan-badan intelijen Inggris. Mereka ingin ada pernyataan bahwa intersepsi komunikasi terhadap mereka dilarang.

    "Ada alasan bagus mengapa GCHQ dilarang memata-matai anggota parlemen--hal ini terkait dengan jantung demokrasi kita. Jika orang tidak percaya bahwa percakapan mereka dengan anggota parlemen bersifat tertutup, isu-isu penting tidak akan diangkat di parlemen dan mereka tidak akan menerima pengawasan secara layak," kata Lucas.

    GCHQ menyatakan masih mengikuti kebijakan lama untuk tidak mengomentari masalah-masalah intelijen. Namun lembaga itu menegaskan bahwa semua kegiatan yang dilakukannya sesuai hukum Inggris dan dengan pengawasan yang ketat.

    GUARDIAN | ABDUL MANAN

    Berita Lainnya
    Forensik: Rekaman Percakapan MH370 Diedit  
    Pria India Bakar Diri di Acara Debat Politik
    Buka 'Jasa' Kawin Kontrak, 4 Wanita Arab Diadili  
    Musikus Malaysia Ikut Pelatihan Jihad ke Suriah
    Lokasi Longsor Afganistan Jadi Kuburan Massal
    Media Diminta Tak Sebut Kompensasi MH370  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.