Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terapkan Hukum Syariah, Brunei Dikecam  

image-gnews
Pengunjung berjalan ke arah bangunan berbentuk kapal di area Masjid Omar 'Ali Saiduddien di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (11/4). Masjid tersebut melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam dengan memiliki kubah utama yang terbuat dari emas murni. ANTARA/Rosa Panggabean
Pengunjung berjalan ke arah bangunan berbentuk kapal di area Masjid Omar 'Ali Saiduddien di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (11/4). Masjid tersebut melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam dengan memiliki kubah utama yang terbuat dari emas murni. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Bandar Seri Begawan - Pegiat hak asasi manusia internasional mengecam pemberlakuan pidana syariah Islam yang mulai diterapkan di Brunei Darussalam kemarin. Mereka menyebut tindakan Brunei, negara pertama yang menerapkan hukum ini di Asia Timur, sebagai langkah mundur bagi perlindungan hak asasi manusia.

“Hal itu merupakan langkah otoriter menuju hukuman abad pertengahan yang brutal dan tidak memiliki tempat di zaman modern abad ke-21,” ujar Wakil Direktur Human Right Watch untuk Asia, Phil Robertson, Kamis, 1 Mei 2014.

Kelompok Human Rights Campaign di Amerika Serikat, yang mendorong persamaan hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender, turut mengecam perubahan-perubahan tersebut sebagai kejam. Kelompok itu mengatakan hukuman mati terhadap pelaku hubungan seks sesama jenis di Brunei adalah mengerikan dan menjijikkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April lalu juga mendesak Brunei menunda perubahan sehingga mereka bisa meninjau hukum tersebut untuk memastikan apakah memenuhi standar hak asasi manusia internasional. PBB menyebut hukum pidana Brunei ini dapat mendorong kekerasan lebih lanjut dan diskriminasi terhadap perempuan.

“Di bawah hukum internasional, merajam orang sampai mati merupakan penyiksaan, tidak manusiawi, atau merendahkan orang, sehingga jelas dilarang,” kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mengatakan ia tidak berharap komunitas internasional menerima aturan tersebut. Namun ia mendesak mereka menghormati keputusan yang dibuat Brunei.  Sultan berusia 67 tahun itu menepis anggapan bahwa hukuman yang diterapkan kejam. “Teori menyatakan hukum Allah keji dan tidak adil, tapi Allah sendiri mengatakan hukumnya jelas adil,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

REUTERS | BBC | BRUNEI TIMES

Baca juga:
Pengusaha Brunei Minati Agrobisnis Indonesia
Disangka Teroris, Daniel Sitorus Ditahan Brunei

Terpopuler:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bareng Bank Jago Luncurkan Tabungan Syariah, GoPay: Potensi Pasar Sangat Besar

4 hari lalu

PT Bank Jago Tbk (ARTO) bersama unit bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), yakni GoPay resmi meluncurkan GoPay Tabungan Syariah by Jago di Kantor Pusat Bank Jago, Menara BTPN, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Bareng Bank Jago Luncurkan Tabungan Syariah, GoPay: Potensi Pasar Sangat Besar

Bank Jago bersama GoPay meluncurkan layanan tabungan baru berbasis syariah, yakni GoPay Tabungan Syariah by Jago.


OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

12 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, mengatakan roadmap itu tidak disusun secara eksklusif oleh OJK, tapi melibatkan berbagai lembaga dan juga industri keuangan syariah dan industri perbankan.


Impian Jaz Ingin Gelar Konser Tunggal Setelah 10 Tahun Berkarya di Indonesia

18 hari lalu

Penyanyi asal Brunei Darussalam, Jaz dalam penampilan di TikTok Music Live, Jumat 17 November 2023. Foto: TEMPO/Gabriella Keziafanya Binowo.
Impian Jaz Ingin Gelar Konser Tunggal Setelah 10 Tahun Berkarya di Indonesia

Penyanyi berkebangsaan Brunei Darussalam, Jaz berencana menggelar konser tunggal pertamanya untuk merayakan 10 tahun berkarya di Indonesia.


BSI Memproyeksi Perekonomian RI Tumbuh di Atas 5 Persen Tahun Depan

20 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
BSI Memproyeksi Perekonomian RI Tumbuh di Atas 5 Persen Tahun Depan

BSI memprediksi perekonomian nasional masih akan melanjutkan pertumbuhan positif pada 2024.


Allianz Syariah Resmi Meluncur, Dirut Ungkap Faktor Penyebab Lakukan Spin Off

23 hari lalu

Direktur Utama Allianz Life Indonesia Achmad Kusna Permana dalam konferensi pers usai acara Peluncuran Allianz Syariah Indonesia di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada Kamis, 16 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Allianz Syariah Resmi Meluncur, Dirut Ungkap Faktor Penyebab Lakukan Spin Off

Direktur Utama Allianz Life Syariah menyebut tiga faktor utama Allianz Group berfokus pada industri syariah. Apa saja 3 faktor itu?


Ma'ruf Amin Dorong Unit Usaha Syariah Lakukan Spin Off Sebelum 2026, Kenapa?

23 hari lalu

Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin Dorong Unit Usaha Syariah Lakukan Spin Off Sebelum 2026, Kenapa?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Unit Usaha Syariah atau UUS perusahaan asuransi di Indonesia untuk melakukan spin off atau melepaskan diri dari induknya sebelumnya 2026.


Ma'ruf Amin Sebut Sistem Syariah Sifatnya Inklusif: Tidak Hanya untuk Orang Islam Saja

23 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khotib salat Jumat di Masjid Istana Wapres, Jakarta, 12 Juni 2020. KIP Setwapres
Ma'ruf Amin Sebut Sistem Syariah Sifatnya Inklusif: Tidak Hanya untuk Orang Islam Saja

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, sistem ekonomi dan sistem syariah sifatnya inklusif yang terbuka untuk semua orang dari berbagai latar belakang.


Ekonom Soroti Penyebab Lambatnya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

23 hari lalu

Berwakaf sejak dini di Allianz life syariah.
Ekonom Soroti Penyebab Lambatnya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

Ma'ruf Amin menargetkan literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat mencapai 50 persen.


BI Catat Transaksi Festival Ekonomi Syariah 2023 Tembus Rp 28,9 Triliun

40 hari lalu

Para peserta tengah mengikuti lomba memasak makanan halal pada pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 tahun 2023, di Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Perhelatan ISEF ke-10 diselenggarakan sepekan di Jakarta Convention Center mulai 25 s.d. 29 Oktober 2023 dengan rangkaian kegiatan terdiri dari seminar bertaraf nasional dan internasional, business matching, showcase internasional, dan eksibisi serta bebagai kompetisi. Tempo/Tony Hartawan
BI Catat Transaksi Festival Ekonomi Syariah 2023 Tembus Rp 28,9 Triliun

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, mengatakan ISEF 2023 mencatat transaksi sebesar Rp 28,9 triliun.


Mengenali Infrastruktur Ekonomi Syariah yang Diinginkan Wapres Ma'ruf Amin

41 hari lalu

Wakil Presiden Maruf Amin ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis 30 Januari 2020. Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Mengenali Infrastruktur Ekonomi Syariah yang Diinginkan Wapres Ma'ruf Amin

Apa itu yang dimaksud dengan infrastruktur ekonomi syariah dan apa saja prinsipnya yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin belum lama ini?