Presiden Korsel: Saya Tak Tahu Cara Minta Maaf

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won membungkuk usai mengumumkan pengunduran dirinya pada jumpa pers di Seoul, Korsel (27/4). Chung mengundurkan diri terkait kurang sigapnya pemerintah menangani tenggelamnya kapal feri Sewol pada 16 April lalu. REUTERS/Song Eun-seok/News1

    Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won membungkuk usai mengumumkan pengunduran dirinya pada jumpa pers di Seoul, Korsel (27/4). Chung mengundurkan diri terkait kurang sigapnya pemerintah menangani tenggelamnya kapal feri Sewol pada 16 April lalu. REUTERS/Song Eun-seok/News1

    TEMPO.CO, Seoul - Presiden Korea Selatan menyatakan permohonan maaf lantaran pemerintahnya telah gagal mencegah terjadinya bencana kapal feri Sewol yang menyebabkan lebih dari 300 orang tewas atau hilang.

    Permohonan maaf Presiden Park Geun-hye yang didahului dengan pengunduran diri Perdana Menteri berlangsung di tengah munculnya kemarahan keluarga korban terhadap pemerintahan Park. Mereka menganggap pemerintah tidak melakukan upaya cukup atau melindungi keluarga mereka tercinta.

    "Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya meminta maaf atas kegagalan pemerintah mencegah kecelakaan ini," ucap Park. "Saya juga meminta maaf kepada rakyat Korsel."

    Park sebelumnya mengunjungi sebuah kuil peringatan di Ansan, kota di dekat Seoul, tempat para siswa sekolah yang menjadi korban berasal, untuk memberikan penghormatan kepada para korban.

    Menurut sejumlah media lokal, kehadiran Park disambut amarah keluarga korban. Mereka meneriaki presiden perempuan ini dan memintanya memohon maaf. Park, tulis media setempat, tampak mendengarkan teriakan mereka selama sepuluh menit sebelum meninggalkan kota tersebut.

    Kapal feri Sewol tenggelam di perairan sebelah barat Korsel, Rabu, 16 April 2014, menyebabkan lebih dari 300 orang tewas atau hilang. Kantor berita AP dalam laporannya menyebutkan, akibat kecelakaan tersebut, hanya 174 orang yang berhasil diselamatkan, berikut 22 dari 29 awak kapal. Pihak berwajib kini menahan 15 awak kapal untuk dimintai keterangan.

    AL JAZEERA | CHOIRUL  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.