Presiden Segera Minta Maaf Terkait Tragedi Sewol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar dari SMA Danwon dan sekolah lainnya mengadakan doa bersama bagi keselamatan penumpang feri

    Pelajar dari SMA Danwon dan sekolah lainnya mengadakan doa bersama bagi keselamatan penumpang feri "Sewol" yang tenggelam di sebuah taman di Ansan, Korsel (19/4). REUTERS/Park Jung-ho

    TEMPO.CO, Seoul - Presiden Park Geun-hye telah memutuskan akan membuat permintaan maaf untuk publik terkait dengan tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol pekan lalu. Berdasarkan laporan dari seorang pejabat di pusat pemerintahan Cheong Wa Dae, saat ini Park masih mempertimbangkan waktu dan formatnya.

    "Sekarang, setelah perdana menteri mundur, permintaan maaf Presiden harus segera dilakukan. Namun, mengingat masih ada sekitar seratus korban yang hilang, mungkin permintaan maaf akan dilakukan jika proses pencarian telah berjalan lebih jauh," kata seorang petugas di Cheong Wa Dae, seperti dilaporkan Chosun Ilbo, Selasa, 29 April 2014.

    Pajabat di Cheong Wa Dae menjelaskan Park akan meminta maaf secara pribadi kepada masyarakat atau atas nama negara lewat konferensi pers. Pejabat juga mempertimbangkan kunjungan Park ke altar untuk menghormati para korban.

    Sebelumnya, partai oposisi pemerintah, Aliansi Partai Baru untuk Demokrasi (NPAD), meminta Park membuat permintaan maaf terkait dengan kelalaian pemerintah dalam menyikapi tragedi ini. Pihak NPAD juga menilai pemerintah lambat dalam menangani kejadian ini sehingga korban feri Sewol yang meninggal sangat banyak.

    Selain itu, NPAD kecewa karena Presiden memberikan izin kepada Perdana Menteri Chung Hong-won untuk turun dari jabatannya. Mereka menilai mundurnya Chung ini sama seperti "lari dari tanggung jawab dan pengecut".

    Sejauh ini pejabat telah menemukan 188 korban meninggal, sementara 114 lainnya masih hilang. Namun proses pencarian sempat terhambat cuaca buruk di perairan Jindo, Incheon, tempat feri Sewol karam.

    RINDU P HESTYA | CHOSUN ILBO

    Berita Lain:

    3 Korban Pedofil Buron FBI Ini Tewas Bunuh Diri
    Bugil di Kantor, Hakim Wanita Bosnia Dipecat
    Buntut MH370, Bekas PM Mahathir Boikot Naik Boeing


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.