Nama Mirip Al-Qaeda, Wanita Prancis Gagal ke AS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS| Nicolas Asfouri

    REUTERS| Nicolas Asfouri

    TEMPO.CONew York – Apalah arti sebuah nama, demikian pernyataan terkenal dari William Shakespeare. Namun, nama seorang ibu asal Prancis memiliki arti “teroris” bagi Amerika Serikat. Gara-gara namanya yang terdengar seperti “Al-Qaeda”, Aida Alic, batal liburan di New York.

    Dilaporkan Daily Mail, Sabtu, 26 April 2014, Alic tengah dalam perjalanannya dari Prancis menuju New York dengan transit di Swis. Namun, ketika ia tiba di bandara di Jenewa pada Rabu, 23 April 2014, ia tidak mendapat izin melanjutkan perjalanannya menuju Bandara John F. Kennedy.

    Tidak ada penjelasan dari pejabat Swiss Airlines dan pihak Bea Cukai mengenai penolakan akses ke AS. Ia bersama suami dan dua buah hatinya pun kembali ke rumah mereka di Chambery, Prancis.

    Alic masih bertanya-tanya mengapa ia tidak mendapat izin. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa jika susunan kata dalam namanya diubah, maka akan terdengar mirip dengan pelafalan Al-Qaeda.

    “Alic Aida, Al-Qaeda,” katanya melafalkan namanya sendiri. “Mungkin saya dicurigai karena hal ini,” tutur wanita berusia 33 tahun ini kepada situs berita Prancis, Dauphine Libere.

    Di lain pihak, Kedutaan Besar AS di Paris mengatakan tidak akan mengomentari kasus-kasus individu yang muncul dalam daftar larangan terbang Negeri Abang Sam.

    Menurut data, pada 2012 ada lebih dari 21 ribu nama yang masuk daftar profiling atau penetapan tersangka berdasarkan agama, ras, dan diskriminasi, yang dicurigai berhubungan dengan tindak kejahatan tertentu.

    ANINGTIAS JATMIKA | DAILY MAIL

    Terpopuler

    Paus Yohanes Paulus II dan Paus Yohanes Jadi Santo
    Separatis Rusia Sandera 13 Pengamat Keamanan Eropa
    Dituduh Teroris, Diplomat RI Diciduk Polisi Ceko


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.