TEMPO.CO, Jakarta – Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin mengatakan pemerintah yang berkuasa di Kiev bertanggung jawab membereskan masalah di Ukraina, bukan Moskow.
“Banyak media Barat mengatakan Rusia bertanggung jawab menyelesaikan masalah di Ukraina, padahal seharusnya pemerintah yang saat ini berkuasa di Kiev-lah yang harus bertanggung jawab penuh,” kata Galuzin dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jakarta, Rabu, 23 April 2014.
Kesepakatan Jenewa yang dicapai Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, dan Uni Eropa, kata Galuzin, merupakan salah satu cara masyarakat internasional membantu menyelesaikan krisis di Ukraina. Kesepakatan itu ditandatangani empat perwakilan negara besar, yakni Menteri Luar Negeri Rusia Sergey V. Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Kepala Bidang Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, dan pejabat Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Deshchytsia. (Baca:Rusia Peringatkan Ukraina Soal Perang Saudara)
Dokumen tersebut antara lain berisi perintah pelucutan senjata kelompok militan, pembebasan gedung-gedung pemerintah dari pendudukan yang tidak sah, pembebasan Alun-alun Kemerdekaan di Kiev, serta pemberian amnesti bagi para demonstran, kecuali yang melakukan kejahatan.
Menurut Galuzin, dalam kesepakatan itu Rusia menggarisbawahi pentingnya reformasi konstitusi Ukraina yang harus dilakukan oleh semua kekuatan politik secara insklusif dan transparan. Juga bantuan ekonomi dan keuangan di Ukraina, seiring dengan dipatuhinya kesepakatan tersebut terutama oleh pemerintah Ukraina. (Baca: Politikus Ukraina Tewas Disiksa Militan Pro-Rusia)
“Pelaksana kesepakatan Jenewa adalah ujian bagi pemerintah Ukraina, bukan ujian untuk Rusia. Dan bisa dikatakan mereka sampai saat ini belum lulus dari ujian itu,” kata Galuzin sambil berulang kali menegaskan bahwa pemerintah Kiev saat ini adalah pemerintah yang tidak sah karena merebut kekuasaan secara tidak konstitusional.
Rusia menilai hingga kini Kiev belum melaksanakan satu pun kesepakatan Jenewa. Senjata demonstran nasionalis--Sektor Kanan (Pravy Sektor)--yang menduduki Alun-alun Kemerdekaan di Kiev hingga kini belum dilucuti. Adapun gedung-gedung yang diduduki oleh Pravy Sektor belum dibebaskan, termasuk Lapangan Maidan.
Galuzin juga mengecam tindakan pemerintah Kiev yang dianggap brutal karena menyerang warganya sendiri di wilayah selatan dan tenggara Ukraina, tetapi tidak menindak kelompok militan Pravy Sektor yang membunuhi warga sipil.
“Pemerintah Ukraina harus berhenti menakut-nakuti warganya dan mengirim pesawat ke wilayah tenggara dan selatan Ukraina,” kata Galuzin. Rusia juga berharap Ukraina segera meluncurkan reformasi konstitusi seperti yang diharapkan, bukan diucapkan lewat bibir pejabat saja.
NATALIA SANTI
Terpopuler
Soal Arloji, Media Singapura Serang Moeldoko
SBY Kaget Hadi Poernomo Jadi Tersangka
Korupsi E-KTP, KPK Geledah Ditjen Kependudukan
