13 Aktivis Kamboja Dihukum karena Dugaan Makar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pria yang dituduh merencanakan penggulingan pemerintahan Kamboja seusai diputuskan bersalah oleh Pengadilan Kota Phnom Penh Kamboja, Jumat (11/4). REUTERS/Samrang Pring

    Sejumlah pria yang dituduh merencanakan penggulingan pemerintahan Kamboja seusai diputuskan bersalah oleh Pengadilan Kota Phnom Penh Kamboja, Jumat (11/4). REUTERS/Samrang Pring

    TEMPO.CO, Phnom Penh - Pengadilan Kota Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 11 April 2014, menghukum 13 orang aktivis karena merencanakan menggulingkan pemerintah alias makar. Kelompok hak asasi manusia menilai pengadilan ini bermotif politik untuk mendiskreditkan kelompok oposisi Perdana Menteri Hun Sen.

    Hakim Kota Phnom Penh, Seng Neang, mengatakan 13 orang itu, tujuh di antaranya muncul di pengadilan dan lainnya diadili in absentia, terkait dengan kelompok yang kurang dikenal, bernama Front Pembebasan Nasional Khmer (KNLF), yang berbasis di Denmark. Mereka didakwa bersalah dan dihukum penjara antara lima dan sembilan tahun karena berencana menggulingkan pemerintahan Hun Sen.

    Tujuh terdakwa, yang mengenakan seragam penjara merah muda, berteriak memprotes vonis ini dan menyebut pengadilan tidak memiliki bukti atau saksi untuk membuktikan kesalahan mereka. "Saya ingin masyarakat internasional melihat Kamboja," kata salah satu aktivis itu. "Tidak ada keadilan bagi saya. Di mana bukti-bukti dan saksi-saksi? "

    Menurut Seng Neang, KNLF membangun angkatan bersenjata yang berbasis di negara tetangga, Thailand, dan membagikan selebaran anti-pemerintah antara tahun 2009 dan 2011. Kelompok itu juga disebut merencanakan untuk memasang peledak. Namun, Seng Neang tak memberikan rincian bukti atas tudingan ini.

    Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja memerintah sejak tahun 1980-an, ketika ia naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan rezim Khmer Merah yang berkuasa 1975-1979. Dia dikenal sebagai pemimpin keras yang tidak menoleransi oposisi. Pengkritiknya mengatakan dia mengintimidasi lawan politiknya dan mencurangi pemilu selama bertahun-tahun, Hun Sen membantah tudingan ini.

    "Ini semua tentang menggunakan kelompok pengasingan kecil dari luar negeri untuk memfitnah gerakan oposisi yang lebih luas terhadap Hun Sen dan partainya. Hukuman penjara yang lama adalah indikasi dari itu," kata Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, kepada Reuters dalam sebuah surat elektronik.

    Hun Sen dan pemerintahannya menolak tudingan melanggar hak asasi manusia dan mengatakan mereka telah membawa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran terhadap salah satu negara termiskin di Asia ini setelah puluhan tahun dilanda perang dan ketidakstabilan.

    REUTERS | ABDUL MANAN

    Berita Lainnya
    NATO: Militer Rusia Membesar di Perbatasan Ukraina
    Hillary Clinton Dilempar Sepatu Saat Pidato
    Bubarkan Uni Soviet, Gorbachev Bakal Diusut
    Kotak Hitam MH370 Satu Km dari Zona Pencarian
    Buntut MH370, Cina Tunda Kirim Panda ke Malaysia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.