Turki Ingin Bekukan Twitter

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. bussinesinsider.com

    Ilustrasi. bussinesinsider.com

    TEMPO.CO, Bursa - Pemerintah Turki memutuskan untuk mematikan Twitter, Kamis, 20 Maret 2014. Keputusan itu dibuat selang beberapa jam setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengancam akan memusnahkan jejaring sosial tersebut karena dianggap telah menyebarkan isu korupsi.

    "Kami akan menghapus Twitter. Saya tidak peduli apa yang akan dikatakan masyarakat internasional. Mereka akan melihat kekuatan Turki," kata Erdogan saat melakukan kampanye pemilu di Provinsi Bursa, Turki, kemarin.

    Sementara itu, pihak Twitter masih mencari laporan apakah layanan mereka sudah resmi dilarang di negara itu. Setelah sudah dimantikan, sebagai alternatif lain, Twitter menyediakan layanan SMS agar pengguna bisa tetap berkicau.

    Erdogan, pemimpi Turki sejak 2003, memang sedang berada di bawah tekanan. Beberapa minggu terakhir, sebuah rekaman yang membahas tempat persembunyian uang yang diduga miliknya dan putranya, Bila, heboh di jejaring sosial. Namun yang bersangkutan membantah hal tersebut.

    Tak hanya Twitter, Erdogan juga mengancam akan menghapus YouTube dan Facebook di negaranya. Bagi dia, jejaring sosial itu sangat mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh politiknya.

    "Kami tidak akan berbelas kasih pada YouTube dan Facebook. Kami akan mengambil langkah yang perlu dilakukan," kata Erdogan pada stasiun televisi lokal ATV awal bulan ini.

    RINDU P. HESTYA | CNET


    Berita Lain:
    MH370 'Sembunyi' di Balik Pesawat Lain? 
    Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
    Australia Temukan Obyek Diduga MH370
    Puing Ditemukan, Pencarian MH370 Masih Menantang 
    Jindalee, Radar Sensitif Pelacak MH370


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.