Yingluck: Tak Akan Ada Kudeta Militer di Thailand  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra terlihat berada di belakang bilik suara saat mendatangi tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu Thailand diselenggarakan hari ini setelah Thailand dilanda konflik politik selama berbulan-bulan.  REUTERS/Damir Sagolj

    Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra terlihat berada di belakang bilik suara saat mendatangi tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu Thailand diselenggarakan hari ini setelah Thailand dilanda konflik politik selama berbulan-bulan. REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.CO, Bangkok – Masalah tak henti-hentinya menguji stabilitas politik Thailand. Setelah gencar aksi unjuk rasa menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mundur karena dianggap menjalankan pemerintahan boneka, kini wanita 46 tahun itu kembali diuji dengan masalah subsidi beras.

    Ketidakstabilan ini tak pelak menimbulkan kekhawatiran atas adanya kudeta militer terhadap pemerintah. Namun tampaknya Yingluck percaya diri bahwa hal itu tak akan terjadi.

    “Kudeta militer bukan solusi untuk memecahkan masalah Thailand,” kata Yingluck saat diwawancara secara eksklusif oleh reporter CNN, Chistiane Amanpor, pada Senin kemarin.  Menurut dia, kudeta militer tak akan terjadi jika semua pihak menjaga perdamaian dan menghindari insiden serius.

    Protes terhadap pemerintahan Yingluck berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Para demonstran ingin membersihkan Thailand dari pengaruh Yingluck dan kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dituduh mengontrol negara ini dari tempat pengasingannya.

    “Dunia telah banyak berubah. Beberapa negara telah membuktikan, pemberontakan bukanlah solusi,” ia menambahkan lagi.

    ANINGTIAS JATMIKA | CNN

    Terpopuler

    Terungkap, 'Penumpang Gelap' Malaysia Airlines 
    Yang Tak Kita Tahu Soal Raibnya Malaysia Airlines 
    'Penumpang Gelap' Malaysia Airlines Berwajah Asia  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.