Negara-negara Teluk Tarik Dubesnya dari Qatar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani dari Qatar, tengah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, dan pemimpin Hamas Khaled Mashaal pada saat penandatanganan kesepakatan di Doha, Qatar, Senin (6/2). AP/Osama Faisal

    Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani dari Qatar, tengah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, dan pemimpin Hamas Khaled Mashaal pada saat penandatanganan kesepakatan di Doha, Qatar, Senin (6/2). AP/Osama Faisal

    TEMPO.CO, Doha - Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar karena Doha dianggap tidak menaati kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota negara Teluk.

    Ketiga negara tesebut, dalam pernyataan bersama, mengatakan penarikan itu dilakukan demi kepentingan melindungi keamanan dan stabilitas negara.

    Menurut laporan yang diwartakan oleh kantor berita Saudi, Rabu, 5 Februari 2014, keputusan memanggil pulang duta besar diambil karena Qatar tidak menaati pakta keamanan untuk tidak intervensi urusan dalam negeri negara-negara lainnya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

    Dalam sebuah pernyataan bersama yang disampaikan ketiga negara itu, Qatar dianggap gagal menaati prinsip-prinsip sebagai anggota GCC.

    Joseph Kechichian dari King Faisal Centre for Research & Islamic Studies di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa penarikan itu sepertinya bersumber dari pakta keamanan. Sebab, Qatar termasuk negara yang mendukung pakta tersebut.

    "Hal ini mencerminkan ada perbedaaan politik mendasar di antara anggota GCC, terutama antara Qatar sebagai satu negara dan lima negara lainnya terhadap masalah Al-Ikhwan al-Muslimun, yang tidak hanya muncul di kawasan GCC, tapi juga di Mesir," kata Kechichian.

    AL JAZEERA | CHOIRUL  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.