Ukraina Tunda Pembentukan Pemerintahan Sementara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah potret Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digunakan untuk permainan dart di Independence Square, Kiev, Ukraina (24/2). Pemerintah bertindak Ukraina mengeluarkan surat perintah penangkapan Senin untuk Yanukovych, menuduhnya kejahatan massal terhadap para pengunjuk rasa. AP/ Marko Drobnjakovic

    Sebuah potret Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digunakan untuk permainan dart di Independence Square, Kiev, Ukraina (24/2). Pemerintah bertindak Ukraina mengeluarkan surat perintah penangkapan Senin untuk Yanukovych, menuduhnya kejahatan massal terhadap para pengunjuk rasa. AP/ Marko Drobnjakovic

    TEMPO.CO, Kiev - Parlemen Ukraina menunda pemungutan suara guna membentuk formasi pemerintahan persatuan nasional hingga Kamis, 27 Februari 2014. "Pengambilan suara untuk membentuk pemerintah persatuan nasional akan dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2014," kata Oleksander Turchinov, ketua parlemen sekaligus presiden sementara, Selasa, 25 Februari 2014.

    Turchinov mengatakan kepada anggota parlemen pada akhir pekan lalu bahwa pemungutan suara diharapkan dapat digelar pada sidang Selasa, 25 Februari 2014, hingga terbentuknya kabinet baru dan menunjuk perdana menteri baru.

    Namun, hingga Selasa, 25 Februari 2014, tak ada kesepakatan internasional untuk mendukung keuangan Ukraina. Padahal dukungan finansial sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurut taksiran Menteri Keuangan Yuriy Kolobov, Ukraina membutuhkan dana sebesar US$ 35 miliar atau setara dengan Rp 408 triliun untuk kebutuhan dua tahun.

    Selain mengumumkan penundaan pembentukan pemerintahan sementara, parlemen Ukraina juga meminta kepada Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag untuk mengadili presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovich, karena dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Kiev.

    "Kami meminta Mahkamah Kejahatan Internasional menyeret Viktor Yanukovich dan sejumlah pejabat tinggi lainnya yang terlibat dalam kejahatan," demikian pernyataan parlemen.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita Lain
    Ketika Sutan Bhatoegana Saling Bantah dengan Rudi
    Bhatoegana Sangkal Terima Duit, Jaksa Akhirnya Putar Rekaman 
    Sutan Bhatoegana Akui Singgung Teman Ibas ke Rudi Rubiandini
    Ibas dan Ani Yudhoyono Selfie di Gunung Padang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.