Cina Ancam Pejabat yang Terlibat Bisnis Prostitusi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Polisi Cina berhasil menangkap sejumlah wanita yang diduga melakukan aksi prostitusi di sebuah hotel di Dongguan, Guangdong, Cina, (9/2). REUTERS/Stringer

    Petugas Polisi Cina berhasil menangkap sejumlah wanita yang diduga melakukan aksi prostitusi di sebuah hotel di Dongguan, Guangdong, Cina, (9/2). REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Beijing - Kementerian Keamanan Publik Cina memerintahkan tindakan keras pada perdagangan seks, Senin, 17 Februari 2014. Keputusan ini menyusul tayangan televisi negara, CCTV, yang mengungkap industri seks yang berkembang dan mengkritik pejabat negara. Kepala polisi setempat telah memecat sejumlah pejabat yang terlibat dan menangkap 920 tersangka di Provinsi Guangdong, salah satunya Kota Dongguan.

    "Kasus ini harus diselesaikan secepatnya. Para operator dan yang menjadi pelindung bisnis ini harus ditindak," demikian pernyataan resmi di situs Kementerian Keamanan Publik Cina, Ahad, 16 Februari 2014.

    Kementerian itu mengultimatum semua pejabat dan polisi yang ikut berperan bisa dikenai sanksi pemecatan. Pemerintah Guangdong diminta menelusuri semua aparat dan pimpinan keamanan yang bertanggung jawab. "Tidak peduli siapa yang terlibat, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka, semua harus tegas diselidiki sampai akhir, sama sekali tidak ada toleransi," demikian ditegaskan dalam situs itu.

    Media Cina, China Daily, menyebutkan beberapa provinsi juga menggelar kampanye besar-besaran terhadap prostitusi dan perdagangan seks. Kamis lalu, 100 tersangka ditahan di Nantong di provinsi timur Jiangsu dalam operasi di 79 tempat prostitusi dan perjudian.

    Kantor berita Cina, Xinhua, menuliskan bahwa sudah rahasia umum selama bertahun-tahun bahwa Dongguan telah menjadi 'ibu kota seks' di Cina. Bisnis seks memang sangat menggiurkan. Pelacuran ilegal di Cina, tetapi diperkirakan 2,7-6 juta pekerja seks beroperasi melalui karaoke, salon rambut, sauna, dan panti pijat. "Pemerintah harus menghindari putaran baru dari permainan untuk menangkap dan melepaskan," kritik Xinhua.

    CHANNEL NEWS ASIA | EKO ARI

    Berita lain:
    Wali Kota Risma Didesak Mundur karena Tolak Tol? 
    Beredar Foto Sakaw Diduga Roger Danuarta
    Titis, Perencana Keuangan Hilang di Kelapa Gading
    Tiba di Madiun, SBY Disambut Ibas
    KPK Akan Panggil Ulang Catherine Wilson

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.