Malaysia Terancam Kekurangan TKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur: Tidak kurang dari 500 tenaga kerja Indonesia memadati gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur siang hari, Senin (24/1). Mereka mengantri di loket imigrasi untuk mendaftarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Sementara itu, ratusan lainnya mengerumuni beberapa loket tiket pelayaran di halaman depan KBRI, yang melayani penjualan tiket ke berbagai tujuan seperti Medan, Dumai, Pekan Baru, Jakarta, Surabaya dan beberapa tujuan lainnya. Pihak KBRI sendiri telah meminta PT Pelni untuk mengirim dua armada untuk mengangut TKI di akhir masa amnesti, akhir Januari ini. Kapal dari Pelni adalah KM Dharma yang berangkat pada 27 Januari dan KM Umsini yang berangkan 31 Januari. "Kedua kapal ini merupakan kapal sapujagat," ujar Abadi Sastrodiyoto kepala bidang perhubungan KBRI.Menurut Kepala bidang penerangan KBRI Budhi Rahardjo, pemerintah Malaysia menghadapi dilema, karena di satu sisi harus memulangkan TKI ilegal, di pihak lain pihak mereka membutuhkan tenaga kerja. "Tapi sebaiknya, mereka pulang dahulu, daripada dirazia," kata Budi.Sedangkan menurut Menteri Hal Ehwal Keselamatan Dalam Negeri Malaysia Datuk Azmi Khalid ketika ditemui Tempo menyatakan bahwa pemerintah Malaysia memang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, tapi yang legal. "Pemulangan mereka adalah semata-mata untuk melegalisasikan mereka mereka," katanya.Hari ini (24/1), dalam acara jumpa pers, wakil Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Tan Chai Ho menjelaskan, Malaysia sudah mempersiapkan "operasi sergap" ke beberapa kantong persembunyian pendatang ilegal yang enggan mematuhi program amnesti. Petugas itu terdiri dari ribuan Relawan, Rukun Tetangga, Anggota Pengurus Keselamatan Kampung atau Jawatan Kuasa keselamatan Kampung (JKKK). Di samping itu, ratusan pegawai polisi dan petugas imigrasi juga akan diterjunkan dalam operasi tersebut.Untuk memudahkan operasi, sejak awal Januari 2005, beberapa petugas rahasia telah disebarkan untuk mengintai kantong-kantong persembunyian, lokasi pekerja para pendatang ilegal, dan beberapa daerah perkampungan yang dicurigai banyak pendatang asing."Kami sudah mengenal pasti beberapa tempat yang dijadikan tempat-tempat persembunyian pendatang asing tanpa ijin, dan kami siap melakukan razia untuk menjaring mereka," kata Tan Chai Ho kepada para wartawan.Taufik Salengke

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.