Demonstran Gagalkan Pemilu di Selatan Thailand  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

    Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

    TEMPO.CO, Bangkok - Sebagian besar bagian selatan Thailand tak bisa menggelar pemungutan suara setelah Komisi Pemilihan Umum (EC) gagal mengeluarkan surat suara dari kantor pos karena diblokir oleh massa anti-pemerintah.

    Massa dari Komite Reformasi Rakyat Demokratis (PDRC) memblokir kantor pos di Nakhon Si Thammarat, Songkhla, dan Chumphon untuk mencegah surat suara didistribusikan ke 14 provinsi di selatan negara ini.

    Dalam Surat Thani, KPU membatalkan pemungutan suara di enam daerah pemilihannya karena surat suara yang berisi daftar partai belum diterimanya.

    Kepala KPU Provinsi Wirat Sommaluan mengatakan pihaknya hanya mendapat surat suara pemilih, tapi tidak ada yang terdaftar untuk mendaftar.

    Dia juga meminta lebih dari 700 ribu pemilih yang berhak melaporkan ke kantor pemerintah setempat, Ahad depan, untuk menjelaskan mengapa mereka tidak dapat memberikan surat suara guna menjamin hak-hak politik mereka.

    Adapun sekitar 1.000 warga dilaporkan kecewa dengan pembatalan pemungutan suara saat mereka muncul di TPS 46 dan 47 di Distrik Phunphin. Kepala TPS 46 Prakij Chaiyamat meminta para pemilih untuk melaporkan hal tersebut ke polisi.

    Di Chumphon, KPU provinsi mengumumkan pembatalan pemungutan suara di tiga daerah pemilihan karena surat suara belum diterima di TPS.

    Prajin Thansirisin, kepala KPU di daerah pemilihan 1 di Chumphon, mengatakan negosiasi dua putaran dengan demonstran PDRC yang memblokir kantor pos tidak berhasil.

    Massa dari PDRC kemudian mengembalikan kunci gudang Kantor Pos Chumphon, tempat menyimpan surat suara, ke kepala kantor Sombat Nupak setelah KPU mengumumkan pembatalan pemungutan suara di lima provinsi. Para demonstran telah memblokir kantor pos itu sejak 21 Januari lalu.

    "Pemungutan suara di Provinsi Phangnga juga dibatalkan karena surat suara dan kotaknya tidak bisa dikirim ke TPS," kata Ketua KPU Provinsi Peera Phetpanich. Provinsi ini juga tidak dapat merekrut petugas yang cukup untuk ditugaskan di TPS. "Pembatalan akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum," kata Peera.

    Di Trang, pemungutan suara juga dibatalkan di empat daerah pemilihan. Saneh Rakrong, direktur KPU Trang, mengatakan empat daerah pemilihan belum menerima surat suara yang seharusnya telah dikirim kepada mereka oleh kantor pusat KPU pada pukul 08.00.

    Sulitnya pelaksanaan pemungutan suara di selatan Thailand ini sebelumnya sudah diprediksi Komisi Pemilihan karena daerah ini dikuasai oleh Partai Demokrat, partai oposisi yang memboikot pemilihan umum ini. Dengan tak terselenggaranya pemungutan suara pada 2 Februari 2014, maka kemungkinan akan ada pemilihan ulang di daerah-daerah tersebut.

    Pemilihan umum ini dilakukan oleh caretaker Perdana Menteri Yingluck Shinavatra sebagai jawaban atas desakan dari massa PDRC yang menginginkan kejatuhannya melalui sejumlah unjuk rasa sejak tahun lalu.

    BANGKOK POST | ABDUL MANAN

    Berita Terkait:
    PM Thailand Yingluck Salah Masukkan Surat Suara
    Fakta Soal Pemilihan Umum Thailand Hari Ini
    Ketua Partai Rak Thailand Diserang Saat ke TPS
    Rusuh Pemilu Thailand, Wartawan Jadi Korban

    Berita Lainnya:
    Mobil VW Keluarga Ini 'Ditelan' Halaman Rumahnya
    Tiga Ledakan Guncang Ibu Kota Yaman, Sanaa
    Sejarah Penjara Rahasia CIA di Polandia
    Gedung Putih Bungkam Soal Penjara CIA di Polandia
    Opsi Soal Afganistan Pengaruhi Operasi Drone AS
    Hutan Cina Terbakar, 200 Damkar Diterjunkan
    KPU: Pencoblosan di 42 Konstituensi Terganggu
    Hadiah Rp 1,2 Miliar untuk Penemu Biola Hilang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.