Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Kewalahan Kirim Bantuan ke Afrika Tengah  

image-gnews
Patroli tentara Prancis melambaikan tangan kepada anak-anak saat berjaga di antara kawasan landasan terbang dan kamp pengungsian yang dihuni oleh sekitar 100.000 warga di bandara Mpoko, Republik Afrika Tengah (9/1). (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Patroli tentara Prancis melambaikan tangan kepada anak-anak saat berjaga di antara kawasan landasan terbang dan kamp pengungsian yang dihuni oleh sekitar 100.000 warga di bandara Mpoko, Republik Afrika Tengah (9/1). (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Iklan

TEMPO.COBangui – Konflik antara dua kelompok agama di Republik Afrika Tengah (CAR) membuat PBB kewalahan. Pada Senin, 20 Januari 2014, PBB menyatakan pihaknya kehabisan makanan lantaran semakin banyaknya tunawisma yang menjadi korban konflik ini. Upaya distribusi bantuan ke sejumlah lokasi juga terhambat akibat kerusuhan yang semakin meluas.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan 38 truk yang membawa beras terjebak di perbatasan Kamerun. Para pengemudi menolak untuk menyeberangi perbatasan karena ancaman serangan.

“Terhambatnya distribusi bantuan bisa memperparah keadaan, khususnya di kalangan seratus ribu pengungsi yang penuh sesak di Bandara Bangui,” kata sebuah pernyataan WFP, seperti dilansir dari situs The Guardian.

Konflik antara mayoritas Kristen dan minoritas muslim di negara benua hitam ini mulai pecah sejak Desember lalu. Akibat perang dua kelompok ini, kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, sebanyak 600 orang di Bangui tewas. "Jumlah korban tewas di luar Bangui mungkin lebih besar," ujarnya.

Pemimpin PBB Ban Ki-moon mengatakan ia "sangat prihatin" tentang kekerasan dan krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah dalam sebuah pernyataan menyambut pemilihan Catherine Samba Panza sebagai pemimpin sementara baru negara itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden CAR, Michel Djotodia, tengah mempersiapkan diri untuk mundur karena merasa tidak mampu menangani masalah yang sudah menewaskan lebih dari 10 ribu tentara ini.

ANINGTIAS JATMIKA | THE TELEGRAPH

Berita terpopuler

SBY Sakit Hati Tak Jadi Wapres Mega

Curhat SBY Soal Hubungannya dengan Mega

7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram

Istilah Akil Soal Suap: Emas 3 Ton dan Uang Kecil

Akil Dituding Bermain di Sengketa Pilkada Bali

Nilai Aset Akil yang Disita Capai Rp 200 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

51 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Jakarta. KKP menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 60 provinsi sudah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dok. KKP
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.


Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

21 Juni 2024

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 19 Juni 2024. REUTERS/Hatem Khale
Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

30 Maret 2024

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

15 Maret 2024

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.