Bocoran Rahasia Snowden dan Tekanan terhadap Media

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung GCHQ. Wikimedia.org

    Gedung GCHQ. Wikimedia.org

    TEMPO.CO, London -  Informasi dari dokumen yang berisi program rahasia intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA) ditulis berbagai media di seluruh dunia. Namun, media Inggris, Guardian, yang memulainya karena jurnalisnya yang pertama kali mendapat bocoran dokumen penting itu. Pembocor dokumen itu adalah Edward Snowden, eks analis di NSA, yang kini mendapat suaka di Rusia sejak Agustus 2013 lalu.

    Aksi Snowden itu memicu debat tak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di berbagai belahan dunia, soal nasib privasi dan di keamanan negara. Di Amerika, debat dan kontroversi soal program rahasia itu berujung pada reformasi NSA yang disampaikan Presiden Barack Obama, Jumat 17 Januari 2014 lalu.

    Namun, situasinya berbeda di Inggris. Negara ini juga tersengat oleh aksi Snowden karena dokumen yang dibocorkan juga membongkar operasi rahasia badan intelijennya, Government Communications Headquarters (GCHQ). Ini juga berimbas langsung pada Guardian, media Inggris yang getol memuat informasi dari dokumen Snowden itu..

    "Saya mencintai negara ini. Apakah kamu mencintai negara ini?" tanya Ketua Komite Dalam Negeri Parlemen Inggris Keith Vaz kepada Pemimpin Redaksi The Guardian, Alan Rusbridger, dalam sidang dengar pendapat 3 Desember 2013 lalu.
    "Saya sedikit terkejut disodori pertanyaan seperti ini. Tapi, ya, kami patriot!" jawab Rusbridger, yang saat itu diundang ke Parlemen Inggris untuk dimintai keterangan karena Guardian memuat bocoran dokumen Snowden.

    Guardian adalah media yang pertama kali memuat bocoran dokumen Snowden, 5 Juni lalu, yang berisi aksi spionase dan monitoring yang dilakuan NSA dan partner intelijennya dari berbagai negara, termasuk badan intelijen sinyal Inggris, Government Communications Headquarter (GCHQ).

    Menurut Rusbridger, sejak Guardian memuat berita dari dokumen Snowden, setidaknya ia telah bertemu pejabat dari instansi pemerintah Inggris dan Amerika Serikat lebih dari 100 kali dan menjadi sasaran tindakan yang nadanya adalah untuk mengintimidasi. Sidang dengar pendapat 3 Desember lalu, yang dipimpin politisi konservatif Keith Vaz itu, adalah salah satunya.

    Pemerintah AS dan Inggris menyebut pengungkapan informasi dari bocoran Snowden, yang merinci bagaimana NSA dan GCHQ mengumpulkan data dalam jumlah besar, menimbulkan kerusakan pada keamanan nasional dan membantu pemerintah musuh. Tapi, wartawan dan pendukung isu transparansi menampik klaim tersebut dan mengatakan bahwa itu justru mendorong perdebatan penting tentang isu privasi dan peran agen mata-mata di era Internet.

    Dalam sidang dengar pendapat itu, kolega Kav dari kubu konservatif, Michael Ellis juga mengecam Rusbridger dan menyebutnya tidak bertanggungjawab karena membocorkan informasi rahasia. "Jika Anda tahu tentang kode Enigma selama Perang Dunia Kedua, apakah Anda mengirimkan informasinya ke Nazi?" Enigma adalah mesin kode Jerman yang berhasil dipecahkan oleh pendahulu GCHQ, Bletchley Park, yang itu memberi sumbangan penting bagi kemenangan tentara sekutu melawan Jerman.

    Arus balik berupa tekanan terhadap Guardian sudah dimulai tak lama setelah suratkabar ini memuat berita yang menyebut GCHQ mengakses data dari program Prism NSA. Setelah berita ini keluar, dua pejabat tinggi Inggris datang ke kantor Guardian, menemui Rusbridger dan minta semua dokumen Snowden dikembalikan karena itu adalah hasil curian. Guardian menolak memberikannya.

    Saat berita bocoran dari Snowden berlanjut, pejabat Inggris itu datang kembali dan menyampaikan kekhawatiran bahwa jaringan data Guardian yang menyimpan dokumen Snowden bisa diretas Cina dan Rusia. Guardian menjamin file itu aman tapi mereka tetap minta file itu dikembalikan, atau menghadapi upaya hukum atau digeledah polisi. Pada 20 Juli 2013, Guardian akhirnya memilih menghancurkan komputer yang menyimpan dokumen Snowden daripada menyerahkannya kepada pemerintah Inggris.

    Saat Guardian tak berhenti menulis berita dari dokumen Snowden, tekanan terus mengalir. Dalam sebuah pidato yang jarang, 8 Oktober 2013, Sir Andrew Parker, kepala badan intelijen domestik Inggris, MI5, menyebut pembocoran informasi dari dokumen Snowden itu seperti "hadiah bagi para teroris" karena membocorkan detail pengawasan yang dilakukan badan mata-mata negara ini. Perdana Menteri Inggris David Cameron mendukung kritik Parker terhadap Guardian.

    Tekanan kian kencang setelah tiga bos intelijen Inggris, yaitu Parker, kepala badan intelijen luar negeri Inggris (MI6) Sir John Sawers, dan Direktur GCHQ Sir Ian Loban bersaksi di depan Komite Parlemen Inggris, 7 November 2013. Ketiganya menyebut berita yang memuat bocoran dokumen Snowden membuat Inggris lebih tidak aman. Usai kesaksian ini, politisi konservatif Liam Fox menulis surat kepada Direktur Penuntut Umum Alison Saunders agar dia menuntut Guardian dengan undang-undang anti-terorisme.

    Rusbridger mengatakan, Guardian sangat berhati-hati membuat berita soal ini. Hingga Desember 2013, suratkabar ini baru menerbitkan 1 persen (sekitar 26) dari 58.000 dokumen Snowden. Ia memberi isyarat jelas bahwa Guardian "tidak akan menghentikan pemberitaan ini karena adanya intimidasi, tapi kami juga tidak akan bertindak ceroboh". Guardian, kata dia, punya hak untuk mempublikasikan berita soal ini karena ada kepentingan publik di dalamnya. "Suratkabar melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh badan pengawasan (terhadap intelijen)," kata Rusbridger.

    Tekanan terhadap Guardian ini memicu kekhawatiran organisasi pers internasional, World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Organisasi yang berbasis di Paris itu memulai misi misi kebebasan pers pertamanya ke Inggris, Rabu 15 Januari 2014. Misi ini dilakukan menanggapi kekhawatiran tentang rencana pemerintah untuk mengatur media, salah satunya karena memberitakan soal dokumen Snowden.

    "Anggota WAN IFRA sangat prihatin dengan perlakuan pemerintah Inggris terhadap profesi jurnalis dan upayanya untuk mengendalikan debat publik," kata Kepala Eksekutif WAN IFRA Vincent Peyrègne dalam sebuah pernyataan.

    Guardian | News York Times | Washington Post | BBC | Reuters | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.