Malaysia Ancam Hukum Berat Imigran Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia datangi kantor Departemen Sosial untuk menuntut uang saku yang dijanjikan dibayarkan untuk biaya pulang kampung mereka di Matraman, Jakarta, (25/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia datangi kantor Departemen Sosial untuk menuntut uang saku yang dijanjikan dibayarkan untuk biaya pulang kampung mereka di Matraman, Jakarta, (25/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, BAGAN DATOH –Malaysia memberi peringatan keras bagi ilegal imigran dan atasan mereka untuk segera mengurus dokumen.  Kementerian Dalam Negeri Malaysia memperingatkan tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun, termasuk atasan, yang memiliki tenaga kerja ilegal.

    Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan tenggat waktu yang ditawarkan pemerintah akan berakhir Senin pekan depan, 20 Januari 2014.

    Zahid mengatakan hukuman berat akan dijatuhkan bagi mereka yang  kedapatan menampung imigran ilegal. Operasi nasional untuk memberantas imigran ilegal dari tempat persembunyian mereka akan mulai berlangsung 21 Januari hingga 31 Desember 2014. Operasi tersebut tidak hanya dilakukan di perkebunan dan pabrik-pabrik, tetapi juga tempat-tempat usaha dan yang lainnya.

    “Kami sudah memiliki informasi tentang keberadaan mereka. Kami juga sudah tahu tempat-tempat usaha yang seharusnya disewakan kepada penduduk setempat, tetapi digunakan oleh para pedagang yang mempekerjakan pekerja asing ilegal,” kata Zahid.

    “Mereka masih punya waktu delapan hari untuk melegalisasi pekerjanya,” kata Zahid setelah meluncurkan perayaan Hari Rela (Ikatan Relawan Rakyat Malaysia) yang ke-42, kemarin.  Dia menyatakan personel Rela akan ikut serta dalam operasi pemberantasan imigran ilegal.

    ASIA ONE | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.