TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah Thailand meminta semua pihak tidak membesar-besarkan aksi pelumpuhan kota Bangkok. Senin mendatang, Gerakan anti-pemerintah yang dipimpin Suthep Thaugsuban, bekas politikus oposisi akan menutup seluruh akses masuk ke Bangkok selama 15 hari. Tujuan utama, menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul mengatakan pandangan masyarakat terlalu berlebihan. Dia mencontohkan peringatan kedutaan AS yang menyarankan warganya menyediakan pasokan makanan dan air selama dua pekan. AS mengkhawatirkan protes itu akan berkepanjangan.
"Mungkin mereka terlalu khawatir. Saya menjamin warga akan menjalani hidup normal. Kami akan mencoba untuk mengendalikan situasi," katanya Jumat 10 Januari 2014.
Kekacauan ini adalah kelanjutan konflik delapan tahun yang lubang Bangkok kelas menengah dan sebagian besar miskin, pendukung pedesaan Yingluck dan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra.
Para pengunjuk rasa ingin membenahi demokrasi yang disebut rapuh, tidak stabil dan rawan korupsi maupun nepotisme oleh Thaksin. Mereka ingin membasmi pengaruh politik keluarganya dengan mengubah pengaturan pemilu dengan cara-cara yang melanggar demokrasi.
Thaksin digulingkan oleh militer pada tahun 2006 dan dijatuhi hukuman penjara in absentia karena melanggar kekuasaan pada tahun 2008 namun ia masih tampak besar atas politik Thailand, ini merupakan penyokong adiknya dari pengasingannya di Dubai.
Polisi mengatakan mereka akan mengerahkan lebih dari 14 ribu tentara dan polisi pada hari Senin, termasuk polisi di titik-titik vital untuk menjaga ketertiban di jalan-jalan.
Rumor kudeta mencuat. Tentara telah melakukan 18 kali kudeta dalam 81 tahun demokrasi. Namun, Kepala Angkatan Darat Prayuth Chan-ocha secara terbuka menolak untuk berpihak.
REUTERS | EKO ARI
