Cap Teroris Dituding Cara Mesir Habisi Al-Ikhwan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pendukung Ikhwanul Muslimin di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir (21/6). REUTERS/Suhaib Salem

    Para pendukung Ikhwanul Muslimin di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir (21/6). REUTERS/Suhaib Salem

    TEMPO.CO, Kairo - Mesir telah menetapkan Al-Ikhwan al-Muslimun sebagai kelompok teroris. Bahkan, pemerintah akan menerapkan hukum terorisme bagi siapa saja yang terlibat, membantu keuangan, dan menyebarkan kegiatan Al-Ikhwan mulai Rabu, 25 Desember 2013.

    Muhamed Toson, anggota Al-Ikhwan, menilai cara itu digunakan pemerintah sementara Mesir yang didukung militer untuk membunuh lawan-lawan politiknya. "Mereka ingin Al-Ikhwan mati," katanya seperti dikutip laman Al-Ahram, Kamis, 26 Desember 2013.  

    Dia membantah tuduhan pemerintah yang menyebut Al-Ikhwan terlibat dan sering berlatih kekerasan. Menurut dia, tuduhan itu telah menjadi pukulan bagi upaya rekonsiliasi nasional setelah militer mengkudeta pemerintahan Presiden Muhamed Mursi pada 3 Juli lalu. "Keputusan itu akan merusak rekonsiliasi nasional," katanya.

    Keputusan pemerintah Mesir itu dibacakan Wakil Perdana Menteri Hossam Eissa melalui stasiun televisi al-Masriaya, Rabu waktu setempat. Penetapan dilakukan setelah aksi bom menghantam kantor polisi di Mansoura, Sungai Nil, Selasa lalu.

    Sebanyak 14 orang tewas dan melukai 140 orang. Insiden ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Padahal kelompok afiliasi Al-Qaidah yang berbasis di Sinai, Ansar Beit al-Maqdis, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

    Pro dan kontra mewarnai penetapan ini. Gamal Salama, seorang profesor ilmu politik di Canal Suez University, mengatakan rekonsiliasi dengan kelompok teroris tidak relevan. "Langkah untuk menyatakan itu sebagai kelompok teroris adalah permintaan masyarakat," kata Salama. Ia juga tak yakin pemerintah memiliki kekuatan dan alat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

    Sebaliknya, Hany el-Gamal, Direktur Kanana Center for Political and Strategic Studies, mengatakan keputusan pemerintah datang dalam waktu yang tepat terutama setelah serangan mematikan di Mansoura. "Jika pemerintah tidak mengambil langkah tersebut, seluruh transisi roadmap akan terkena dampak negatif," katanya. Dia mencontohkan kekhawatiran tentang partisipasi publik dalam referendum yang akan datang.

    XINHUA | EKO ARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.