Pemerintah Malaysia Pertimbangkan Tunda Deportasi TKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur: Malaysia tengah mempertimbangkan menghentikan deportasi massal terhadap Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Hal ini terutama karena desakan organisasi-organisasi hak asasi manusia yang mengingatkan, deportasi ini akan memperburuk keadaan di Indonesia yang tertimpa tragedi kemanusiaan akibat bencana tsunami. "Kami belum dapat membuat keputusan apapun setlah bencana gempa bumi dan tsunami yang menghantam Indonesia," ujar Deputi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rabu (29/12) kepada wartawan. Pihaknya sendiri masih menunggu permintaan penghentian deportasi dari pemerintah Indonesia. Najib mengatakan pihaknya bersedia mempertimbangkan permintaan Indonesia untuk menunda deportasi massal terhadap buruh migran ilegal. Deportasi itu merupakan bagian dari program amnesti pemerintah Malaysia yang semula berakhir pada 31 Desember 2004. Direktur Penegakan Hukum Imigrasi Malysia Ishak Muhammad kepada The Star mengungkapkan sejauh ini belum ada perintah dari pemerintah pusat (Malaysia) untuk menghentikan deportasi. "Namun saya menerima banyak SMS dari beberapa ornop meminta penundaan deportasi. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat," katanya.Sebanyak 220 ribu dari sekitar sejuta imigran ilegal, kata Ishak, telah meninggalkan Malysia pada masa amnesti sebelum 31 Desember. Jumlah ini menurutnya lebih tinggi dari antisipasi pihak Imigrasi Malysia. Di antara yang meninggalkan Malaysia, 190 ribu merupakan warga Indonesia, diikuti India, Filipina dan Bangladesh. Namun Ishak menambahkan sebagian besar imigran ilegal dari Indonesia berasal dari Jawa dan bukan dari Aceh.Ornop HAM, Senin lalu meminta pemerintah Malysia menunda deportasi imigran ilegal untuk mengurangi beban kemanusiaan yang harus ditanggung bangsa Indonesia setelah bencana tsunami, Minggu pagi lalu. "Mendeportasi imigran dalam situasi saat ini akan memperburuk tragedi kemanusiaan yang sudah ada," ujar sekjen National Human Rights Group Elizabeth Wong, Senin lalu. Direktur Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri Ferry Adamhar yang dihubungi Tempo per telepon mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran pemerintah Malaysia tersebut. "Kita sangat gembira dengan ungkapan empati dari pemerintah Malaysia tersebut," ujarnya. Yang penting lanjut Ferry, adalah rasa kebersamaan yang ditunjukkan pemerintah Malaysia dengan adanya tragedi kemanusiaan ini. Mengenai masalah teknis pengajuan permintaan penundaan itu tambahnya tidak terlalu sulit dan akan segera dilakukan, mengingat tinggal tersisa dua hari menjelang tenggat deportasi.AFP/Sita Planasari

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.