Sejumlah Rekomendasi Panel NSA kepada Obama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Barack Obama, berbicara tentang meninggalnya mantan Presiden Afrika Selatan dan perain nobel perdamaian Nelson Mandela di Gedung Putih (5/12). REUTERS/Mike Theiler

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama, berbicara tentang meninggalnya mantan Presiden Afrika Selatan dan perain nobel perdamaian Nelson Mandela di Gedung Putih (5/12). REUTERS/Mike Theiler

    TEMPO.CO, Washington - Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency/NSA) harus dilarang untuk merusak keamanan Internet dan dilucuti kekuatannya untuk mengumpulkan catatan telepon dalam jumlah besar. Ini adalah beberapa rekomendasi panel kajian Presiden Obama soal aktivitas NSA yang diserahkan kepada Gedung Putih, Rabu, 18 Desember 2013.

    Dalam laporan setebal 300 halaman yang disiapkan untuk Presiden Obama itu, panel membuat 46 rekomendasi, termasuk terkait aksi spionase terhadap para pemimpin asing yang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi daripada praktek saat ini.

    Meskipun tak sejauh seperti harapan dari yang diinginkan masyarakat sipil dan rekomendasi itu belum disahkan Obama, laporan Review Group on Intelligence and Communications Technology itu datang di tengah tekanan kuat terhadap Gedung Putih atas kasus pengumpulan data massal, yang datang dari pengadilan AS dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang informasi.

    Awal pekan ini, seorang hakim federal AS memutuskan bahwa program pengumpulan massal NSA mungkin melanggar konstitusi AS, yang disebut hakim itu "hampir Orwellian" dalam lingkupnya.

    Gedung Putih juga tersengat oleh desakan perusahaan Internet yang bertemu Obama, Selasa, 17 Desember 2013. Perusahaan-perusahaan itu memperingatkan bahwa kegagalan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap privasi komunikasi dapat merusak ekonomi AS.

    Dalam laporannya, panel kajian mengatakan NSA harus dihapus kewenangannya dalam mengumpulkan metadata panggilan telepon orang Amerika. Sebaliknya, mereka menyarankan agar perusahaan-perusahaan swasta, seperti operator telepon, menyimpan catatan pelanggan mereka dalam format yang NSA dapat akses berdasarkan permintaan.

    Meskipun pengungkapan bocoran informasi menyebut bahwa NSA menyadap telepon para pemimpin dunia seperti kanselir Jerman Angela Merkel, laporan itu menyarankan reformasi sedikit soal ini, yaitu menyarankan adanya otorisasi lebih tinggi untuk "mengidentifikasi penggunaan dan batas pengawasan terhadap pemimpin asing dan di negara-negara asing."

    Pada keamanan Internet, panel kajian menyatakan, pemerintah AS seharusnya tidak "merusak upaya untuk membuat standar enkripsi" dan tak "menumbangkan, merusak, melemahkan, atau membuat rentan" perangkat lunak keamanan komersial.

    Dokumen NSA yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden dan diterbitkan oleh media Guardian, pada bulan September lalu, mengungkapkan bagaimana badan intelijen AS menggunakan peran sentralnya dalam menetapkan standar enkripsi untuk menginstal "pintu belakang" untuk mencegat lalu lintas data pribadi, yang ini menimbulkan badai protes dari perusahaan Internet.

    The Electronic Frontier Foundation, salah satu pendukung privasi yang menggugat pemerintahan Obama atas program pengawasan massal, menyatakan kekecewaannya dengan laporan panel kajian ini. "Tinjauan panel kajian dalam sejumlah proposal reformasi, menarik, dan kami sangat senang melihat mereka mengutuk serangan NSA terhadap enkripsi dan sistem keamanan yang diandalkan pengguna Internet," kata pengacara Kurt Opsahl.

    "Tapi kami kecewa ada rekomendasi menyarankan dilanjutkannya aksi memata-matai terhadap yang bukan target. Pengintaian massal masih mengerikan, bahkan jika server perusahaan swasta yang menyimpan data tersebut, bukan pusat data pemerintah," kata Opsahl.

    Setelah bertemu panel kajian yang juga penulis laporan ini, Rabu, 17 Desember 2013, pejabat Gedung Putih mengatakan, Presiden Barack Obama akan mempelajarinya selama Natal, dan akan memutuskan rekomendasi yang mana yang akan diterima sebelum memberikan pidato kenegaraan pada 28 Januari 2013.

    Panel kajian ini terdiri atas Richard Clarke, mantan penasihat Presiden AS Bidang Keamanan Cyber; Michael Morell, mantan Wakil Direktur CIA; Geoffrey Stone, profesor hukum dari Universitas Chicago; Peter Swire, yang sebelumnya menjabat Dewan Ekonomi Nasional; dan Cass Sunstein, profesor sekolah hukum di Harvard.

    Guardian | Abdul Manan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.