Indonesia Ingin Masuk Keanggotaan DK PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia ingin menjadi salah satu anggota dari Dewan Keamanan (DK) PBB. ?Saya kira Indonesia pantas mengklaim diri sebagai salah satu kandidat untuk dewan keamanan PBB,? kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Yuri Thamrin, kepada wartawan Jumat (24/12). Alasannya, jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar didunia, kiprah didunia internasional sudah diakui, "Indonesia adalah negara demokrasi dan Islamnya moderat,? ujar Yuri. Alasan-alasan itu disampaikan oleh Yuri mengingat sejarahnya anggota DK PBB merupakan negara besar atau negara yang dianggap besar. Saat ini memang ada isu mengenai pembaharuan PBB. Dan hal itu akan dibahas pada sidang majelis umum tingkat kepala negara September 2005. ?Yang jelas hal itu akan dibahas dan dicermati dalam sidang tersebut,? ujarnya. Pembaharuan PBB seperti yang disampaikan oleh Yuri meliputi tiga hal yaitu penambahan jumlah keanggotaan DK PBB, penghapusan hak veto, dan transparansi kerja DK PBB. Sampai saat ini, menurut Yuri, ada dua opsi perluasan keanggotaan DK PBB. ?Formasi 5-6-13,? jelas Yuri menyebutkan opsi pertama. Maksudnya, adalah lima negara sebagai anggota permanen, enam negara sebagai anggota permanen yang baru namun tidak memiliki hak veto, dan 13 anggota nonpermanen. Formasi kedua yang disampaikan oleh Yuri adalah 5-8-11. ?Tapi yang delapan negara ini diperbaharui untuk empat tahun, renewable,? ujar Yuri. Kepentingan Indonesia menjadi anggota DK PBB karena menurut Yuri, DK merupakan lembaga yang sangat penting di PBB. ?Keputusan DK sebenarnya bersifat permanen,? jelas Yuri. Ia membandingkan dengan keputusan dalam sidang majelis umum yang hanya bersifat rekomendatif. Indriani Dyah S-Tempo

  • PBB
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.