Militer Thailand Bantah Intervensi Pembubaran DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstrasi massa anti pemerintahan Thailand atau yang dikenal dengan  massa kaus merah di Bangkok.  REUTERS/Eric Gaillard

    Demonstrasi massa anti pemerintahan Thailand atau yang dikenal dengan massa kaus merah di Bangkok. REUTERS/Eric Gaillard

    TEMPO.CO, Bangkok - Kepala Angkatan Darat Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan militer tidak pernah mengintervensi keputusan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk membubarkan DPR. Pernyataan ini muncul setelah muncul spekulasi ihwal adanya desakan militer agar Yingluck segera membubarkan parlemen. "Yingluck memutuskan sendiri kebijakannya, tidak ada pengaruh apa pun dari militer," kata seorang sumber yang dekat dengan Jenderal Prayuth seperti dikutip Bangkok Post, Senin, 9 Desember 2013.

    Hari ini, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan DPR. Pengumuman itu disiarkan melalui televisi pada pukul 8.45 waktu setempat, Senin, 9 Desember 2013. Setelah DPR dibubarkan, Komisi Pemilihan Umum akan menyiapkan penyelenggaraan pemilihan umum pada 2 Februari 2013.

    Wakil juru bicara militer Letnan Kolonel Winthai Suvaree menegaskan militer akan mengamankan jalannya proses demokrasi. Dia mengklaim militer tidak akan memihak kepada pemerintah ataupun demonstran. "Kami akan membantu membangun perdamaian dan ketertiban di dalam negeri untuk mendukung persatuan rakyat Thailand," katanya.

    Dia menyakini pemilihan umum adalah langkah damai untuk mengakhiri konflik politik. Selain itu, militer menegaskan tidak akan mengulangi pengambilan paksa kekuasaan (kudeta) seperti saat menjatuhkan pemerintahan Thaksin Shinawatra tahun 2006. "Angkatan Darat tidak ingin melihat adanya kekerasan. Kami ingin semua pihak untuk mempertimbangkan hasilnya bahwa pertikaian bisa membuat negara semakin terjerembap," kata Winthai.

    BANGKOK POST | THE NATION | EKO ARI

    Berita Terpopuler Lainnya:
    Ini yang Membuat Mandela Kagum pada Fidel Castro 
    Alasan Obama Ogah Pakai iPhone 
    Deklarasi Capres di Surabaya, Yusril Jadi Gus Yim
    Kronologi Kerusuhan di Little India, Singapura
    Ini Anggaran Gedung Baru KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.