Pembentukan Komisi Kebenaran Dilaporkan Ke Sekjen PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Dili:Menteri Luar Negeri Republik Timor Leste Ramos Horta dan rekan sejawatnya dari Indoneisa Hassan Wirayudha akan melaporkan keputusan kedua negara mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan kepada Sekjen PBB Kofi Anan. Hal itu disampaikan Horta sebelum bertolak menuju Jakarta, di Bandara Internasional Nicolau Lobato, Dili.Rencananya kedua Menlu akan bertemu Kofi Selasa (21/12) sore waktu New York. Berkaitan dengan itu, Horta hari ini terbang ke Jakarta untuk selanjutnya bersama Hassan Wirayudha berangkat menuju New York. Seperti diketahui, keputusan Timor dan Indonesia untuk pembentukan komisi tersebut telah disepakati dalam pertemuan antara Presiden Timor Xanana Gusmao dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 14 Desember lalu di Bali. Horta menjelaskan, pembentukan komisi itu merupakan keputusan kompromistis, dan merupakan preseden baru untuk menyelesaikan masalah antara dua negara. Karena walaupun kita ingin melupakan masa lalu untuk membina hubungan baik dengan Indonesia, tetapi harus mencari jalan agar kebenaran tetap diungkapkan guna menghindari tekanan internasional bagi pembentukan peradilan internasional, jelasnya. Pimpinan kedua negara, kata Horta, telah membuat sejarah baru dan menyatakan puas dengan kesepakatan itu. Setelah melaporkan kesepakatan itu kepada Sekjen PBB, Horta akan kembali bertemu dengan Hassan Wirayudha guna membahas dan merumuskan pedoman kerja (term of reference), keanggotaan, dan jangka waktu kerja komisi. Khusus mengenai keanggotaan Horta menjelaskan kedua negara akan mengusulkan orang-orang yang akan duduk dalam komisi. Namun, ia berpendapat sebaiknya mereka yang akan duduk di komisi itu tidak berasal dari pejabat pemerintah, tetapi lebih baik dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan profesional yang memiliki kredibilitas, kompetensi dan independensi. Apabila usulan ini diterima Indonesia, Timor akan mengusulkan para komisaris CAVR (Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk duduk dalam komisi kebenaran dan persahabatan ini. Alasannya, kata Horta, karena mereka telah mempunyai pengalaman, kredilitas dan independensi selama menjalankan tugasnya. alexandre assis

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.