Bangkok Situasi Darurat, Dubes RI Imbau WNI Patuh  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengunjuk rasa anti pemerintah menduduki gedung Kementerian Keuangan di Bangkok, Thailand, Senin (25/11). Aksi menduduki gedung Kementerian Keuangan ini sebagai salah satu cara untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. AP/Sakchai Lalit

    Sejumlah pengunjuk rasa anti pemerintah menduduki gedung Kementerian Keuangan di Bangkok, Thailand, Senin (25/11). Aksi menduduki gedung Kementerian Keuangan ini sebagai salah satu cara untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. AP/Sakchai Lalit

    TEMPO.CO, Bangkok – Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf, mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Bangkok untuk mematuhi aturan pemerintah setempat dan menjauhi tempat-tempat aksi demonstrasi. Hal ini terkait diberlakukannya undang-undang situasi darurat di Bangkok dan sekitarnya.

    Thailand memberlakukan Internal Security Act sejak Senin malam di wilayah Bangkok, Nonthaburi, dan sebagian wilayah Samutprakan (wilayah bandara) dan sebagian wilayah Pathum Thani. "Diingatkan kembali agar kiranya tetap mematuhi aturan dan ketentuan setempat dan menjauhi tempat-tempat demonstrasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tulis Dubes Lutfi lewat laman Facebooknya, Senin malam, 25 November 2013.

    Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra memberlakukan Undang-undang Situasi Darurat (Internal Security Act) di seluruh Bangkok dan sekitarnya, setelah puluhan ribu demonstran yang menginginkan dirinya mundur, menduduki sebagian kantor Kementerian Keuangan dan Luar Negeri, kemarin.

    Hari Minggu dan Senin, kota Bangkok nyaris lumpuh akibat aksi puluhan ribu demonstran anti pemerintah. Aksi demo yang dimulai sejak bulan lalu ini, dipicu oleh rancangan undang-undang amnesti yang diajukan pemerintah. RUU tersebut memungkinkan Kakak Yingluck, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand tanpa terancam hukuman penjara lantaran kasus korupsi pada 2008.

    Meski RUU itu kemudian gagal disahkan, setidaknya untuk saat ini, aksi protes terus meningkat, dengan isu yang kian melebar hingga ke wacana pemakzulan Yingluck yang dianggap banyak orang sebagai kepanjangan tangan Thaksin. Sang kakak yang kini tinggal di Dubai, dianggap banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah.

    Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanathabutr, mengatakan sebanyak 180 ribu orang turun ke jalan pada hari Minggu, sementara polisi memperkirakan jumlah massa sebanyak 100 ribu orang. Aksi tersebut merupakan yang terbesar sejak 2010, ketika Thailand diguncang aksi demo politik paling berdarah yang menewaskan lebih dari 90 warga sipil.

    Aksi protes tersebut mengingatkan orang pada hiruk pikuk demo “Kaus Kuning” anti-Thaksin tahun 2008 dimana sempat mengakibatkan Bandara Bangkok di tutup. Sementara itu, di bagian lain Bangkok, sekitar 50 ribu pendukung Thaksin dan Yingluck “Kaus Merah” berkumpul, berjarak sekitar 15 kilometer. Mereka mengancam untuk bertindak jika militer melakukan kudeta.

    REUTERS | THE NATION | NATALIA SANTI

    Baca juga:

    Inilah Negara Eksportir Sapi Selain Australia
    Angkasa Pura Siapkan Rp 6,8 M untuk Bandara Halim

    Tommy Soeharto Bantah Terima Suap dari Rolls-Royce

    Tanpa Australia, Proyek Infrastruktur Tetap Jalan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.