WNIO Tak Boleh Kembali ke Saudi Dalam 10 Tahun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah TKI over stayer yang ditahan di penjara Syumaisi, Jeddah. Istimewa

    Sejumlah TKI over stayer yang ditahan di penjara Syumaisi, Jeddah. Istimewa

    TEMPO.COJakarta -  Berbeda dengan warga negara Indonesia yang dipulangkan selama masa amnesti, WNI overstayer (WNIO) yang dideportasi tidak diperbolehkan kembali ke Arab Saudi dalam kurun waktu 10 tahun. 

    “Ada sebagian WNI, meski sudah punya SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) tidak memanfaatkannya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene, kepada Tempo.

    Di masa amnesti, pemerintah Indonesia pernah menawarkan lebih dari 7.000 kursi penerbangan Garuda yang kosong setelah mengangkut jemaah haji. Namun, hanya sekitar 700-an WNI overstayer yang memanfaatkannya.

    Menurut Tene, kondisi pasca-amnesti sudah diantisipasi karena dari awal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 100 ribu SPLP, namun tidak semua WNI mendapatkan exit permit. Demikian pula WNI yang ingin mengubah statusnya.

    Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memfasilitasi WNIO dari beberapa lokasi tempat mereka berkumpul ke Tarhil Sumayshi yang jaraknya sekitar 45 kilometer dari Jeddah. Sebanyak 32 pejabat Konsulat Jenderal RI Jeddah ditugaskan untuk membantu memfasilitasi warga termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan agar para WNIO bisa kembali ke Tanah Air dan memberikan bantuan logistik seperti makanan, minuman, dan kebutuhan balita.

    Dalam kaitan dengan pemulangan ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan kelompok rentan, yakni kalangan lanjut usia, orang sakit, ibu hamil, dan balita.

    Tene menambahkan, saat ini pendataan terus berlangsung. Rencananya hari Sabtu, 9 November 2013 besok sudah ada pesawat maskapai penerbangan Garuda yang siap mengangkut kepulangan mereka. Pemulangan kelompok rentan tersebut merupakan hasil negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Karena dilakukan atas permintaan Indonesia dan tidak melalui prosedur yang telah dirancang Arab Saudi, maka pemulangan tersebut dibiayai oleh pemerintah Indonesia.

    “Kita tidak bisa menunggu karena adanya kelompok rentan tersebut. Pemerintah Indonesia menginginkan agar kelompok rentan itu segera kembali ke Tanah Air,” kata Tene.

    NATALIA SANTI

    Terpopuler

    Miss Jinjing: Atut Marah, Tempo Salah Tulis Harga 
    Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas! 
    Ahok: Demo Buruh Jangan ke Saya, Presiden Dong!
    Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.