Sultan Brunei Kritik Kekerasan pada Minoritas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah. (AP Photo/Firdia Lisnawati)

    Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah. (AP Photo/Firdia Lisnawati)

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Sultan Brunei Hassanal Bolkiah menganggap kekerasan terhadap minoritas merupakan salah satu penghalang demokrasi. Keprihatinan itu disampaikan Sultan Brunei dalam pidato pembukaan Bali Demokrasi Forum (BDF) VI di Nusa Dua, Kamis, 7 November 2013.

    Secara khusus meminta agar pemimpin-pemimpin ASEAN menghilangkan kekerasan kepada kelompok minoritas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas secara bebas.

    "Yang memprihatinkan, banyak pemimpin negara melakukan tekanan-tekanan politik untuk kepentingan kelompoknya, termasuk ASEAN. Maka, atas nama rakyat ASEAN, kita harus memperkuat demokrasi untuk menghapus semua itu," kata Sultan.

    Meski tidak menyebut negara, keprihatinan Sultan Hassanal tampaknya ditujukan terhadap kekerasan yang masih diderita Rohingya, suku minoritas muslim di Myanmar. Myanmar yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan sedang berupaya menegakkan demokrasi di negaranya.

    Selain mengkritik, Sultan Hassanal Bolkiah juga mengungkapkan salah satu penyebab mandeknya kemajuan demokrasi adalah akibat dari pembatasan kebebasan pers. Dan dia mengakui Brunei belum sempurna dalam pengembangan demokrasi.

    Pada awal pidatonya, Sultan menyatakan kesepakatan yang dicapai ASEAN 10 tahun lalu di Bali dapat digunakan untuk mempercepat perkembangan demokrasi di kawasan. Berpedoman dengan Bali Concord II, Sultan yakin negara-negara di kawasan ini bisa mempercepat demokrasi politik.

    Sedangkan melalui BDF, ASEAN dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta kedaulatan demokrasi. Lebih jauh, Sultan berharap agar demokrasi dan HAM bisa menjadi identitas ASEAN untuk berkiprah di dunia.

    “Pertemuan BDF ini menghasilkan pembentukan agenda demokrasi agar menjadi kesepakatan bersama di negara-negara ASEAN,” katanya.

    Keberhasilan pembentukan agenda demokrasi pada usianya yang ke-40 bisa menjadi tolok ukur keberhasilan ASEAN. “Kalau bisa dilakukan, ASEAN bisa dianggap berhasil selama 40 tahun sejak didirikan," ia menambahkan.

    BDF VI dihadiri oleh 86 delegasi negara dan enam organisasi internasional. BDF yang berlangsung sejak tahun 2008 merupakan ajang berbagi pengalaman demokrasi.

    PUTU HERY

    Topik Terhangat
    Penembakan Satpam |
    SBY Versus Jokowi | Dinasti Banten | Roy Suryo Marah di Pesawat | Suap Akil Mochtar|

    Berita Terpopuler
    Ini Daftar Para Penerima Dana Haram Hambalang
    Curhat Adik Atut: Kenapa Tempo Marah Sekali? 
    Trik Antisadap Angelina Sondakh Disarankan Ditiru
    Ratu Atut Sering 'Malming' di Singapura 
    Ratu Atut: Betapa Kejamnya Hukuman Media


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.